Nusawarta.id, Jatinangor – Pemerintah terus memperkuat kolaborasi antara pusat dan daerah guna mempercepat pemerataan ekonomi nasional melalui penguatan koperasi serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Komitmen tersebut menjadi fokus pembahasan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang digelar di Balairung Rudini, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa (28/10/2025).
Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Kementerian Koperasi, Henra Saragih, menegaskan bahwa Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih menjadi salah satu program strategis pemerintah dalam menggerakkan ekonomi rakyat. Program ini juga termasuk dalam agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto, berdampingan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Pak Presiden menginginkan ini bukan hanya sebagai proyek, tapi sebagai gerakan nasional. Seluruh desa dan kelurahan harus memiliki koperasi,” ujar Henra dalam paparannya.
Henra menjelaskan, Kopdeskel Merah Putih bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, menciptakan lapangan kerja, memperpendek rantai pasok, serta memperkuat inklusi keuangan lokal. Hingga saat ini, tercatat 82 ribu Kopdeskel Merah Putih telah terbentuk di seluruh Indonesia.
Pelaksanaan program tersebut kini memasuki tahap operasionalisasi, termasuk pendirian gudang dan gerai koperasi desa di berbagai wilayah. Implementasinya diatur melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025, yang menugaskan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mempercepat penyediaan fasilitas pendukung.
“Pak Menteri meminta pemerintah daerah segera mendata dan menginventarisasi lahan yang bisa dijadikan gudang Koperasi Desa dan Kelurahan,” tambah Henra.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri UMKM Bidang Hukum dan Kebijakan Reghi Perdana menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memperkuat ekosistem UMKM. Ia mengingatkan, sektor ini terbukti menjadi penopang utama ekonomi nasional dengan kontribusi sebesar 60,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97 persen tenaga kerja nasional.
“Saat krisis moneter dan pandemi Covid-19, siapa yang tetap menopang ekonomi? Tentu para pelaku UMKM,” kata Reghi.
Baca Juga : Kemendagri Bahas RKA 2026, Fokus pada Efektivitas dan Ketepatan Anggaran
Pemerintah, lanjutnya, telah menyiapkan sejumlah kebijakan dan delapan program prioritas untuk memperkuat daya saing UMKM, di antaranya Super App Sahabat UMKM sebagai platform terpadu layanan bantuan dan fasilitasi, Kartu Usaha Produktif, serta Holding UMKM yang mendorong akses pembiayaan dan kemitraan usaha.
Pada 2025, pemerintah mengalokasikan Rp300 triliun untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan jumlah serupa direncanakan pada 2026.
Selain memperkuat akses permodalan, Reghi juga mendorong keterlibatan UMKM dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, UMKM dapat berperan sebagai pemasok bahan pangan lokal seperti telur, sayur, dan ikan, yang berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja di daerah.
“Satu dapur dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bisa melibatkan banyak pemasok lokal. Telurnya, sayurnya, ikannya—semuanya bisa disuplai oleh UMKM,” jelasnya.
Melalui sinergi kebijakan dan program lintas sektor ini, pemerintah berharap pemerataan ekonomi berbasis koperasi dan UMKM dapat semakin kuat, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh pelosok tanah air. (Ki/Red)
