Nusawarta.id, Tanah Bumbu – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Bumbu memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini melalui Rapat Koordinasi Lintas Sektor Implementasi Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah. Kegiatan tersebut digelar di Ruang Bersujud Kantor Bupati Tanah Bumbu, Kelurahan Gunung Tinggi, Kamis (16/7/2026), dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan.
Rapat koordinasi dibuka Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, M. Putu Wisnu Wardhana. Forum ini menjadi langkah strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dalam mengimplementasikan kebijakan Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah sebagai bagian dari program nasional Wajib Belajar 13 Tahun.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan M. Putu Wisnu Wardhana, ditegaskan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Menurutnya, pendidikan prasekolah memiliki peran penting dalam membentuk kecerdasan, karakter, kemampuan sosial, hingga kesiapan anak memasuki jenjang pendidikan dasar.
“Implementasi Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi Tanah Bumbu yang sehat, cerdas, berkarakter, dan memiliki daya saing,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa keberhasilan implementasi program tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Mulai dari perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, satuan pendidikan, organisasi masyarakat, dunia usaha, hingga keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama bagi anak.
Baca Juga : Pemkab Tanah Bumbu Raih Penghargaan ULM atas Dukungan Program KKN Lingkungan Hidup
Melalui rapat koordinasi tersebut, seluruh peserta diharapkan mampu membangun komitmen bersama dalam menyusun langkah-langkah strategis, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan pelaksanaan program berjalan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu, Amiludin, mengatakan pemerintah daerah terus menunjukkan komitmen dalam mendukung kebijakan nasional untuk meningkatkan mutu pendidikan, khususnya pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Menurutnya, komitmen tersebut diwujudkan melalui perluasan akses layanan PAUD, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, penguatan sarana dan prasarana pendidikan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan layanan pendidikan terbaik bagi anak-anak.
Amiludin menjelaskan bahwa kebijakan Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah merupakan bagian dari implementasi program Wajib Belajar 13 Tahun yang mulai diterapkan sejak 2025 dan selaras dengan arah pembangunan nasional maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
“Kalau dulu wajib belajar enam tahun, kemudian berkembang menjadi sembilan tahun dan dua belas tahun. Kini menjadi wajib belajar 13 tahun, di mana satu tahunnya dimulai sejak usia PAUD atau prasekolah sebagai fondasi pembentukan karakter dan kecerdasan anak,” jelasnya.
Ia berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia pendidikan, organisasi profesi, dan masyarakat dapat mempercepat keberhasilan implementasi kebijakan tersebut di Kabupaten Tanah Bumbu.
Menurutnya, sinergi yang terbangun melalui rapat koordinasi ini diharapkan mampu menjadikan Tanah Bumbu sebagai salah satu daerah percontohan pelaksanaan Implementasi Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah di Provinsi Kalimantan Selatan.
Rapat koordinasi menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta sejumlah lembaga pendidikan. Di antaranya Widyaprada Ahli Pertama Kemendikdasmen Anugrah Mi’roz Dzulfikar, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Selatan Dr. Santoso, S.Pd., M.Si., serta Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Kalimantan Selatan Dr. Wasimin, S.Pd., M.Pd.
Kegiatan juga dihadiri para kepala desa, Ketua Pokja Bunda PAUD, Ketua HIMPAUDI, Ketua IGTKI-PGRI, serta berbagai pemangku kepentingan yang memiliki komitmen bersama dalam memperkuat layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Tanah Bumbu. Rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi demi mencetak generasi masa depan yang berkualitas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan pembangunan di masa mendatang.
