Nusawarta.id, Jakarta – Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, Sugeng Hariyono, menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) daerah guna mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel, adaptif, dan selaras dengan tuntutan reformasi birokrasi. Hal tersebut ia sampaikan saat menutup Diklat Perbendaharaan Keuangan Daerah dan Diklat Perencanaan Penganggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 di Jakarta, Jumat (2/5/2025).
Menurut Sugeng, pengembangan kompetensi ASN tidak boleh dipandang sebagai sekadar kewajiban administratif, tetapi sebagai kebutuhan moral untuk menjawab tantangan zaman. Ia menekankan bahwa ASN yang relevan adalah mereka yang mau belajar, menguasai teknologi, memahami regulasi, dan menjunjung tinggi integritas.
“Seorang bendahara daerah bukan hanya pencatat transaksi, tetapi penjaga gerbang integritas keuangan. Ia harus berani menolak perintah yang bertentangan dengan aturan,” tegasnya.
Sugeng menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang mewajibkan peningkatan kompetensi melalui pembelajaran berkelanjutan. Peningkatan kapasitas ASN dinilai krusial di tengah perubahan sistem pengelolaan keuangan yang kini menuntut transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas tinggi.
Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan dan penerapan prinsip e-government untuk menciptakan pelayanan publik yang efisien dan modern. Bagi Sugeng, perencanaan yang baik bukan hanya soal data dan anggaran, melainkan soal visi yang membawa daerah menjadi lebih kompetitif dan masyarakatnya lebih sejahtera.
Melalui pelaksanaan diklat ini, Sugeng berharap akan lahir ASN yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki keteguhan moral, etika publik, dan rasa tanggung jawab sosial dalam menjalankan tugas.
Diklat ini diikuti oleh ASN dari berbagai daerah dan bertujuan memperkuat kemampuan mereka dalam menyusun perencanaan serta mengelola keuangan daerah secara terpadu, transparan, dan berbasis kinerja demi mendukung keberhasilan pembangunan. (Ki/Red)
