Nusawarta.id – Kotabaru. Di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan terdapat program kelistrikan nasional yang sangat berpengaruh pada pasokan listrik di wilayah Kalimantan, yakni jalur transmisi SUTT 150 kV Grogot – Sei Durian dan SUTT 150 kV Sei Durian – Tarjun. Kedua transmisi tersebut mengalirkan listrik dari Kalimantan Selatan menuju ke Kalimantan Timur, yang juga mendukung suplai listrik untuk wilayah Ibukota Negara Baru (IKN).
Namun untuk menjaga kelancaran pasokan listrik di wilayah Kalimantan, bukan hanya bergantung pada performa PT. PLN sebagai pihak pengelola, melainkan juga sinergitas dari seluruh elemen termasuk suku adat sekitar.
Sebagai komitmen untuk mengantisipasi permasalahan sosial yang dapat terjadi seiring dengan pembangunan program kelistrikan nasional, PT. PLN telah bersinergi dengan Majelis Umat Kepercayaan Kaharingan Indonesia (MUKKI) di Provinsi Kalimantan Selatan. Koordinasi ini merupakan salah satu sarana komunikasi antara PT. PLN dengan masyarakat Adat Dayak.
Sekretaris Jendral MUKKI, Yadi, mengungkapkan kesiapannya untuk membantu kelancaran program kelistrikan nasional yang sedang berproses di wilayah Kabupaten Kotabaru.
“Kami juga siap untuk menjembatani PT. PLN dengan para tokoh Adat di Desa Buluh Kuning maupun Desa Gendang Timburu Kecamatan Sungai Durian, yang informasinya masih ada beberapa hambatan pelaksanaan program kelistrikan di sana,” ujar Yadi.
Raja Muda Siregar, selaku GM Unit Induk Pembangunan (UIP) Kalimantan Bagian Timur (Kalbagtim) mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali masyarakat Adat Dayak.
“Kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuan para tokoh adat setempat agar program pembangunan kelistrikan ini dapat berjalan lancar. Kami sangat memerlukan bantuan seluruh stakeholder terkait agar masyarakat di seluruh Kalimantan dapat menikmati listrik, khususnya Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.” ujar Raja.
GM UIP Kalbagtim menambahkan, setiap upaya kelancaran dan keamanan program strategis kelistrikan nasional, akan tetap melibatkan masyarakat sekitar agar menghindari kerugian di pihak manapun.
Sebelumnya, diketahui bahwa program kelistrikan nasional memiliki hambatan terkait area lokasi termasuk ke dalam kawasan Hutan Produksi (HP) yang dikelola oleh masyarakat. Jumlah lokasi tapak tower SUTT yang masuk ke dalam pengelolaan masyarakat pun sebanyak 74 titik, sehingga dapat berdampak kepada capaian progres pembebasan lahan. (Arm/Red)
