Nusawarta.id, Manado – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya sinkronisasi program kerja pusat dan daerah dalam mengelola keuangan serta mengefisienkan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, keselarasan ini akan memastikan kebijakan daerah berjalan sesuai dengan visi dan pemikiran Presiden Prabowo Subianto.
“Sebelum berbicara efisiensi dan membahas detail APBD, kita harus memahami arah kebijakan Presiden. Itu yang paling penting,” ujar Bima dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan dan Asistensi Efisiensi Belanja di Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Rabu (12/3/2025).
Bima menyoroti arahan Presiden terkait efisiensi anggaran, terutama dalam memberantas korupsi dan menghentikan kebocoran belanja pemerintah, termasuk di daerah. Untuk itu, ia meminta kepala daerah memahami Asta Cita sebagai pedoman dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah.
“Semua arahan Presiden terangkum dalam Asta Cita, 17 program prioritas, dan delapan quick win. Semua ada di sana,” jelasnya.
Namun, Bima mengingatkan bahwa efisiensi anggaran tidak berarti memangkas belanja yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Ia meminta kepala daerah berhati-hati dalam menerapkan efisiensi agar tidak mengorbankan sektor yang krusial bagi masyarakat.
“Efisiensi ini jangan disalahartikan. Bukan berarti kita menghilangkan anggaran pelayanan dasar. Itu tetap harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bima juga membahas program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan di seluruh provinsi. Ia menegaskan bahwa program ini sepenuhnya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara APBD dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur pendukung seperti sarana dan prasarana sekolah.
“Presiden sudah menegaskan, makan bergizi ini program pusat, semua dari APBN,” katanya.
Lebih jauh, Bima mendorong kepala daerah untuk membangun ekosistem yang mendukung program MBG agar memberikan manfaat bagi perekonomian daerah. Ia mencontohkan pentingnya peran kepala daerah dalam menghubungkan penyuplai bahan pangan dengan pengelola program, sehingga menciptakan efek domino yang menguntungkan berbagai pihak.
“Visi besar dan anggaran besar tidak akan berjalan optimal jika daerah tidak solid. Maka dari itu, koordinasi dan sinergi menjadi kunci,” pungkasnya.
Acara tersebut dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulut, bupati dan wali kota se-Sulut, serta jajaran pejabat daerah lainnya. (Dyt/Red)
