Nusawarta.id – Jakarta. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik harus didasarkan pada prinsip efisiensi dan transparansi. Hal ini disampaikannya dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang digelar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara di Hotel Mercure Jakarta Kota, Jumat (27/12/2024).
“Persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan adalah isu transparansi dan efisiensi. Ini harus menjadi prioritas di semua level pemerintahan,” ujar Bima.
Ia menekankan bahwa keberhasilan tata kelola pemerintahan membutuhkan keselarasan visi dan aksi antara pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat. Semua pihak harus berkomitmen pada akuntabilitas untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal.
Bima juga memaparkan program prioritas pemerintah pusat, termasuk peningkatan sumber daya manusia, kedaulatan pangan, pengembangan infrastruktur, dan digitalisasi pemerintahan. Salah satu fokus utama adalah swasembada pangan melalui optimalisasi sistem irigasi, yang disebutnya dapat meningkatkan produktivitas pertanian di berbagai daerah, termasuk Maluku Utara.
“Dengan data yang valid, kita bisa membangun atau memperbaiki irigasi untuk 3,9 juta hektare lahan sawah. Ini akan mendukung target swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani,” katanya.
Selain itu, Bima menyoroti tiga prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto: mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan, dan mencetak SDM berkualitas. Ia mengajak pemerintah daerah untuk fokus pada belanja yang efisien dan program-program yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Keseimbangan belanja pegawai, efisiensi pengadaan barang dan jasa, serta fokus pada program yang bermanfaat bagi masyarakat adalah kunci keberhasilan kita,” tutupnya.
Acara tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan demi mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. (Arf/Red)
