Nusawarta.id, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya koordinasi dan persiapan matang bagi pemerintah daerah (Pemda) yang akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ia meminta semua pihak, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta TNI dan Polri, untuk bekerja sama guna memastikan kesiapan teknis dan administrasi berjalan optimal.
Menurut Tito, Kemendagri memiliki peran strategis dalam memastikan kelancaran PSU, terutama dalam aspek pendanaan melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) serta menjaga stabilitas politik dan keamanan di daerah. Oleh karena itu, pihaknya terus memantau kesiapan Pemda dan mendorong penyelenggara pemilu serta aparat keamanan untuk berperan aktif dalam proses ini.
“Kami terus melakukan monitoring dan evaluasi. Kemendagri juga memiliki desk khusus untuk memastikan semua berjalan lancar. Insyaallah, pelaksanaan PSU dapat berlangsung tanpa hambatan,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Terkait Pilkada Ulang dan PSU terhadap Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, yang digelar secara virtual dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (21/3/2025).
Tito juga mengingatkan bahwa keamanan menjadi faktor utama dalam kelangsungan PSU, mengingat masih adanya polarisasi di beberapa daerah pascapemilu. Oleh karena itu, ia meminta TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengantisipasi potensi gangguan serta memastikan situasi tetap kondusif.
Selain itu, Mendagri menekankan pentingnya pengawasan ketat dari Bawaslu untuk mencegah praktik kecurangan, khususnya politik uang, yang berpotensi mencederai demokrasi. Ia meminta semua pihak bersikap tegas dalam menjaga integritas proses PSU.
“Jangan sampai ada praktik money politics yang mencederai demokrasi kita. Kita semua harus memastikan PSU berjalan jujur dan adil,” tegasnya.
Meskipun secara umum kebutuhan anggaran NPHD telah dipersiapkan, Tito tetap mengimbau Pemda untuk kembali melakukan pengecekan guna memastikan kesiapan maksimal. Selain itu, koordinasi dengan aparat keamanan harus terus diperkuat agar pelaksanaan PSU berlangsung damai dan tertib.
“Tolong TNI, Polri, dan BIN benar-benar menjaga keamanan agar PSU berjalan lancar, tanpa ada gangguan yang menghambat jalannya demokrasi,” tandasnya.
Rakor ini dihadiri langsung oleh Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Anggota Bawaslu Herwyn Jefler Hielsa Malonda, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito, serta perwakilan dari TNI, Polri, dan BIN. Para kepala daerah dari wilayah yang melaksanakan PSU juga mengikuti rakor secara virtual. (Ki/Red)
