Nusawarta.id, Jakarta – Koordinator Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Saan Mustopa, menekankan pentingnya konsolidasi sumber daya intelektual dalam menghadapi dinamika politik dan demokrasi di Indonesia. Dalam sebuah diskusi internal, ia menyoroti peran akademisi dan aktivis dalam merespons berbagai tantangan kebangsaan, khususnya dalam reformasi sistem kepemiluan.
Saan menegaskan bahwa KAHMI memiliki kekuatan besar yang berasal dari jaringan akademisi, guru besar, dan aktivis yang tidak hanya berkutat pada teori, tetapi juga aktif dalam dinamika sosial dan politik. “Pemikiran intelektual yang kita miliki harus lebih dari sekadar wacana. Kita harus mampu mempengaruhi kebijakan dan membawa perubahan yang lebih baik,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (22/3/2025).
Salah satu isu yang menjadi perhatian utama KAHMI adalah reformasi sistem pemilu di Indonesia. Saan menyoroti kompleksitas regulasi kepemiluan yang terus berkembang dari masa ke masa, mulai dari pemisahan undang-undang pemilu legislatif dan presiden hingga penyatuan pemilu dalam satu waktu.
Ia juga mengkritisi sistem pemilu serentak yang diharapkan memperkuat sistem presidensial, tetapi dalam praktiknya tidak selalu menghasilkan stabilitas politik. “Dua pemilu terakhir menunjukkan bahwa penyatuan pileg dan pilpres tidak otomatis menciptakan pemerintahan yang lebih efektif. Justru, ada tantangan baru dalam hubungan antara eksekutif dan legislatif yang perlu kita evaluasi,” Uangkap Wakil Ketua DPR RI Fraksi Nasdem itu.
Sebagai organisasi yang menaungi para intelektual dan aktivis, KAHMI berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam pembentukan kebijakan publik berbasis kajian akademik. Saan menegaskan bahwa organisasi ini harus menjadi wadah bagi gagasan-gagasan alternatif yang tidak hanya berorientasi pada idealisme, tetapi juga realitas politik dan kebutuhan masyarakat.
Ke depan, KAHMI akan mengintensifkan kajian terkait sistem kepemiluan dan mendorong kolaborasi pemikiran dari berbagai kalangan akademisi dan praktisi. “Kita harus memastikan bahwa kebijakan politik yang lahir benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat, bukan sekadar rekayasa politik sesaat,” pungkas Saan. (Faza/Red)
