Nusawarta.id, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah “Oneng” Pitaloka, mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto yang berencana mengambil alih utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Kereta Whoosh. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan keberanian politik Presiden Prabowo dalam menegaskan tanggung jawab negara terhadap proyek strategis nasional yang digagas pada era Presiden Joko Widodo.
“Tentu saja sangat mengapresiasi sikap tegas Presiden Prabowo yang mengatakan bahwa ini akan diambil alih negara. Soal skemanya seperti apa, tentu harus dibicarakan dengan sangat mendalam. Tidak bisa kemudian hanya reaksioner, karena sedang viral,” ujar Rieke Diah Pitaloka dalam keterangan persnya.
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, keputusan mengambil alih utang proyek senilai triliunan rupiah tersebut harus dibahas secara matang dan melibatkan berbagai pihak, agar tidak menimbulkan beban fiskal baru bagi negara.
Rieke mengingatkan, sejak awal dirinya termasuk pihak yang mengkritisi proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang kini berganti nama menjadi Kereta Whoosh. Ia menilai proyek yang mulai digarap pada 2016 itu tidak dirancang melalui pendekatan end-to-end design, melainkan bersifat design and build atau trial and error.
“Kenapa kami mengkritisi waktu itu, karena bukan end-to-end design tapi design and build, trial and error. Apakah bisa? Bisa saja, tapi risikonya tinggi,” jelasnya.
Menurut Rieke, kondisi ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah agar dalam merancang proyek infrastruktur strategis ke depan harus lebih terencana, komprehensif, dan memperhatikan prinsip akuntabilitas publik.
Rieke juga menyoroti pentingnya audit investigatif terhadap proyek Kereta Whoosh. Ia mengungkapkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah menyelidiki dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut.
“Saat ini juga KPK sedang menyelidiki kasus dari proyek kereta api cepat. Salah satu pimpinan juga mengusulkan audit investigasi, audit secara khusus terhadap proyek kereta api cepat,” tegasnya.
Langkah audit tersebut, menurut Rieke, penting untuk memastikan penggunaan dana negara dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan agar proyek serupa di masa depan tidak kembali menimbulkan beban fiskal.
Baca Juga : KPK Tanggapi Penyataan Mahfud MD Atas Dugaan Mark Up Proyek Whoosh
Dugaan Mark-up Biaya Proyek
Sebelumnya, mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap adanya dugaan penggelembungan anggaran alias mark-up dalam proyek Kereta Whoosh. Melalui kanal YouTube “Mahfud MD Official” pada 14 Oktober 2025, Mahfud menyebut terdapat perbedaan signifikan antara perhitungan biaya pembangunan versi Indonesia dan China.
Menurut Mahfud, biaya pembangunan di Indonesia mencapai sekitar US$52 juta per kilometer, jauh lebih mahal dibanding biaya pembangunan kereta cepat di China yang berkisar antara US$17–18 juta per kilometer.
Ia pun meminta KPK bertindak proaktif menelusuri dugaan tersebut. “Panggil saja saya dan saya akan tunjukkan siaran dari Nusantara TV. Setelah itu panggil Nusantara TV, Antoni Budiawan, dan Agus Pambagio untuk menjelaskan. Bukan diperiksa, tapi dimintai keterangan,” ujarnya.
Dengan munculnya berbagai temuan dan kritik ini, langkah Presiden Prabowo mengambil alih utang proyek Kereta Whoosh dinilai menjadi ujian besar terhadap komitmen pemerintah baru dalam menegakkan transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan pembangunan nasional.
