Nusawarta.id, Jakarta — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pentingnya peran komunikasi publik sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Menurutnya, humas pemerintah bukan sekadar pelengkap birokrasi, melainkan “navigator kepercayaan publik” yang menjembatani negara dan masyarakat.
“Komunikasi publik bukan sekadar tugas tambahan, tetapi merupakan denyut nadi pembangunan nasional. Profesi humas adalah jembatan antara negara dan rakyat,” ujar Meutya dalam sambutannya pada malam penganugerahan Anugerah Media Humas (AMH) 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (12/11/2025).
Meutya mengungkapkan, hingga Agustus 2025 tercatat 8.392 pejabat fungsional Pranata Humas di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut, kata dia, mencerminkan besarnya peran humas pemerintah dalam menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja penyelenggara negara.
Tahun ini, AMH mengusung tema “Kolaborasi Humas, Satu Suara untuk Indonesia Maju.” Meutya menilai tema tersebut relevan dengan dinamika komunikasi digital yang kian kompleks. Tantangan utama humas saat ini, katanya, bukan hanya menyebarkan informasi, tetapi juga membangun narasi yang substansial, kontekstual, dan berdampak.
“Konsep satu suara bukan berarti menyeragamkan pesan antarinstansi, tetapi menyamakan irama dan sinkronisasi agar pesan pemerintah lebih mudah dimengerti dan diterima publik,” ujarnya.
Menkomdigi juga menyoroti tantangan kehumasan di era digital, terutama maraknya disinformasi dan hoaks. Ia menekankan bahwa humas pemerintah harus menjadi “mercusuar kebenaran” di tengah derasnya arus informasi.
“Kepercayaan publik tidak tumbuh dalam semalam, tetapi dibangun melalui konsistensi dan integritas,” tutur Meutya.
“Selama kita menunjukkan konsistensi, insyaallah komunikasi publik kita akan terus kontekstual dan berdampak bagi masyarakat.” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Meutya memaparkan perkembangan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Nasional yang meningkat dari 69,75 pada 2023 menjadi 71,79 pada 2024. Ia optimistis tren kenaikan tersebut berlanjut pada 2025.
Meutya juga mendorong tiga bentuk kolaborasi dalam memperkuat komunikasi publik, yakni vertikal antara pusat dan daerah, horizontal antarinstansi, serta kolaborasi dengan ekosistem digital sebagai bagian dari adaptasi terhadap era keterbukaan informasi.
“Kolaborasi tidak boleh berhenti di forum seperti malam ini, tetapi harus dilakukan secara konkret, nyata, dan terstruktur,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, melaporkan bahwa penyelenggaraan AMH 2025 diikuti 350 perwakilan instansi pemerintah, mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, hingga perguruan tinggi negeri.
Dari total 190 instansi yang mendaftar, terdapat 154 karya humas yang lolos kurasi dan dinilai oleh dewan juri independen yang terdiri dari pemimpin redaksi media nasional. Enam kategori yang dilombakan mencakup siaran pers, media sosial, media internal, kampanye komunikasi publik, situs web, dan media audio visual.
Menurut Fifi, AMH tidak hanya menjadi ajang penghargaan, tetapi juga wadah memperkuat jejaring dan kolaborasi antarhumas pemerintah.
“Silaturahmi dan kolaborasi seperti ini penting untuk membangun komunikasi publik yang lebih efektif, efisien, dan berdampak,” ujarnya.
Anugerah Media Humas 2025 menjadi momentum refleksi bagi para insan humas pemerintah untuk memperkokoh profesionalisme, menjaga kredibilitas informasi, dan memperkuat ekosistem komunikasi publik nasional dalam mendukung visi Asta Cita menuju Indonesia Maju.
