Nusawarta.id, Jakarta — Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan dirinya sepenuhnya mengikuti keputusan para ulama terkait wacana percepatan pelaksanaan Muktamar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Sikap tersebut disampaikan Gus Ipul setelah dirinya resmi dicopot dari jabatan Sekretaris Jenderal PBNU melalui Rapat Harian Tanfidziyah PBNU.
“Saya ikut keputusan para ulama saja (pelaksanaan Muktamar),” ujar Gus Ipul di Jakarta, Minggu (14/12/2025).
Pernyataan Gus Ipul ini disampaikan merespons dinamika internal PBNU yang belakangan menguat, terutama terkait pernyataan Ketua Umum PBNU yang telah diberhentikan, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Sebelumnya, Gus Yahya menyatakan tidak mempermasalahkan apabila Muktamar PBNU dipercepat, selama seluruh syarat dan ketentuan organisasi terpenuhi.
“Mengenai percepatan muktamar, tidak ada masalah. Muktamar mau cepat, mau lambat, tidak ada masalah, tapi syarat harus dipenuhi. Yaitu bahwa muktamar dipimpin oleh Rais Aam dan Ketua Umum,” ujar Gus Yahya di Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Wacana percepatan Muktamar PBNU sendiri mencuat setelah Rapat Pleno Syuriyah PBNU yang digelar di Jakarta pada Selasa–Rabu (9–10/12/2025). Dalam rapat tersebut, Syuriyah PBNU mengusulkan agar Muktamar digelar pada 2026, atau lebih cepat dari rencana awal yang ditetapkan dalam Muktamar NU di Lampung pada 2021 lalu, yakni pada 2027.
Rais Syuriyah PBNU Muhammad Nuh yang mewakili Pleno Syuriyah menjelaskan, kesepakatan percepatan muktamar tersebut diambil untuk mengembalikan siklus Muktamar NU ke jadwal normal lima tahunan, sebagaimana sebelum pandemi COVID-19 melanda.
“Rapat Pleno Syuriyah pada 9–10 Desember 2025 menyepakati langkah percepatan untuk mengembalikan siklus Muktamar NU ke jadwal normal,” ujar Muhammad Nuh saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta.
Selain membahas percepatan muktamar, Rapat Pleno PBNU juga mengambil sejumlah keputusan strategis terkait kepemimpinan organisasi. Katib Syuriyah PBNU KH Ikhsan Abdullah menyampaikan, salah satu keputusan penting rapat pleno yang digelar pada 8–9 Desember 2025 di Jakarta adalah penetapan KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU.
“KH Zulfa Mustofa akan memimpin PBNU sebagai Penjabat Ketua Umum hingga Muktamar mendatang. Keputusan ini merupakan upaya untuk mengembalikan siklus periode kepemimpinan PBNU ke pola semula dan memastikan kesinambungan tata kelola organisasi,” kata KH Ikhsan, Jumat (12/12/2025).
Menurut KH Ikhsan, Muktamar PBNU 2026 direncanakan akan digelar setelah Hari Raya Idul Adha. Langkah tersebut sejalan dengan keinginan Rais Aam PBNU KH Miftachul Achyar yang telah disampaikan jauh sebelum pelaksanaan Muktamar Lampung, agar periodesasi kepemimpinan PBNU kembali berjalan secara teratur setiap lima tahun.
“Inilah yang sesungguhnya menjadi keinginan Rais Aam KH Miftachul Achyar jauh sebelum Muktamar Lampung. Muktamar sebelumnya tertunda akibat pandemi COVID-19,” tuturnya.
Lebih lanjut, KH Ikhsan menjelaskan bahwa Rapat Pleno yang dihadiri lebih dari 37 Pengurus Wilayah NU, serta diikuti lebih dari 65 persen jajaran PBNU, badan otonom (Banom), dan lembaga-lembaga NU, juga merekomendasikan sejumlah agenda besar organisasi. Agenda tersebut antara lain Peringatan Satu Abad Masehi NU pada 31 Januari 2026, Konferensi Besar, serta Musyawarah Nasional Alim Ulama.
Ia menegaskan, Muktamar PBNU 2026 diharapkan menjadi momentum penting untuk menata kembali organisasi sekaligus memperkuat konsolidasi Jam’iyyah Nahdlatul Ulama. Sebagai forum tertinggi organisasi, Muktamar mendatang akan membahas berbagai isu strategis, memilih kepemimpinan baru, serta memposisikan kembali NU sebagai organisasi sosial keagamaan yang kritis dan konstruktif dalam memberikan masukan kepada pemerintah demi kemajuan umat dan bangsa.
“Forum muktamar nantinya juga akan menetapkan arah kebijakan organisasi NU ke depan,” pungkas KH Ikhsan.
