Nusawarta.id, Jakarta – Sebuah fakta mengejutkan diungkapkan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo. Di tengah status Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, rasio penerimaan negara ternyata kian tertinggal, bahkan kini telah disalip oleh Kamboja, negara yang secara ekonomi dan pendapatan per kapita jauh berada di bawah Indonesia.
Dalam acara Bedah Buku Indonesia Naik Kelas yang digelar di Universitas Indonesia, Hashim secara blak-blakan menyebut kondisi sistem penerimaan negara, baik dari sektor pajak maupun bea cukai, sebagai “sangat memprihatinkan”. Penilaian ini bukanlah sekadar opini. Hashim mengaku telah menelaah data tersebut selama lebih dari satu dekade atas mandat langsung dari Prabowo Subianto, jauh sebelum adiknya menjabat sebagai Presiden.
“Terus terang saja, 11-12 tahun yang lalu saya ditugasi Pak Prabowo memimpin tim untuk membedah potensi negara. Hasilnya? Salah satu titik terlemah kita adalah penerimaan negara. Parah. Sistem pajak, bea cukai, dan semuanya sangat-sangat parah,” tegas Hashim dengan nada serius.
Sorotan utama Hashim tertuju pada rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Ia menekankan, Indonesia kini justru kalah dari Kamboja, meskipun negara ini secara ekonomi lebih kecil dan lebih miskin.
“Sepuluh tahun lalu, rasio penerimaan negara Kamboja hanya 9 persen, sedangkan Indonesia berada di angka 12 persen. Sekarang situasinya terbalik. Kamboja berhasil meningkatkan rasio hingga 18 persen, sedangkan Indonesia stagnan,” ujarnya.
Data Hashim sejalan dengan laporan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam Government at a Glance: Southeast Asia 2025. Tercatat, rasio penerimaan negara Indonesia pada 2023 hanya 15,10 persen, menjadi yang terendah di ASEAN, kalah tipis dari Kamboja yang mencatat 15,90 persen. Sementara itu, Malaysia dan Thailand jauh lebih unggul dengan rasio masing-masing di kisaran 20 persen.
Keresahan ini, menurut Hashim, telah disampaikan langsung kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam pertemuan dua pekan lalu. Menurut Hashim, Menkeu tidak menampik fakta pahit tersebut.
“Saya ketemu Pak Purbaya dua minggu lalu. Beliau membenarkan. Sejak 2013 saya perhatikan, sudah bertemu Bank Dunia delapan kali, dan minggu depan akan kesembilan kali. Data Bank Dunia menunjukkan, dari dulu sampai sekarang pajak, PNBP, royalti, dan cukai kita tetap stagnan, tidak ada penambahan signifikan,” jelas Hashim.
Baca Juga : IHSG Tembus 8.602 pada Penutupan Perdagangan, Menkeu Purbaya: “To the Moon!”
Ia menekankan, jika kebocoran ini dapat ditambal dan aparat pajak serta bea cukai bekerja maksimal, narasi APBN Indonesia tidak akan lagi berkutat pada defisit dan utang.
“Kalau aparat pajak dan bea cukai bekerja benar, Indonesia bukan negara defisit. Kita ini negara surplus, negara kaya. Sayangnya, data Bank Dunia menunjukkan pajak, PNBP, royalti, hingga cukai kita tidak ada penambahan signifikan,” pungkasnya.
Pernyataan keras Hashim ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Presiden Prabowo akan melakukan perombakan serius dalam tata kelola penerimaan negara, dengan tujuan menyelamatkan APBN dari ketergantungan utang dan mendorong Indonesia menjadi negara yang lebih mandiri secara fiskal.
