Nusawarta.id, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengingatkan agar wacana penanaman sawit di Papua tidak dipandang semata-mata sebagai solusi energi nasional. Menurutnya, rencana tersebut harus dikaji secara serius dan komprehensif, terutama dari aspek ekologi, sosial, serta tata kelola lahan, agar tidak memicu bencana lingkungan di kemudian hari.
Johan menegaskan, pengalaman panjang Indonesia dalam pengembangan perkebunan sawit di wilayah lain, seperti Aceh dan Sumatera, seharusnya menjadi pelajaran penting. Ia menilai, tanpa perencanaan ekologis yang matang dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat, ekspansi sawit berpotensi menimbulkan kerusakan yang sulit dipulihkan.
“Pengalaman bencana di Aceh dan Sumatera harus menjadi pelajaran nasional. Sawit bukan tanaman yang otomatis salah, tetapi ketika ditanam tanpa perencanaan ekologis yang ketat, tanpa menghormati daya dukung lingkungan dan hak masyarakat adat, maka risikonya sangat besar,” ujar Johan, Kamis (18/12/2025).
Ia menekankan bahwa Papua memiliki karakter ekologis yang jauh lebih sensitif dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Kawasan ini didominasi hutan alam yang masih relatif utuh, wilayah adat yang kuat, serta sistem hidrologi yang rentan terhadap perubahan tata guna lahan. Oleh karena itu, kebijakan penanaman sawit di Papua tidak bisa disamakan dengan pendekatan yang diterapkan di daerah lain.
“Papua ini ekosistemnya sangat berbeda. Hutan alamnya luas, kawasan adatnya hidup, dan fungsi hidrologinya sangat rentan. Kalau kebijakan sawit dipaksakan dengan pendekatan seragam, risikonya bukan hanya kerusakan lingkungan, tetapi juga konflik sosial,” tegasnya.
Johan juga menyoroti tujuan penanaman sawit yang dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dan energi nasional. Ia meminta pemerintah memastikan bahwa kebijakan energi tidak justru melahirkan persoalan baru di Papua.
“Kalau tujuan akhirnya untuk BBM atau energi, maka pemerintah harus memastikan tidak ada pembukaan hutan primer, tidak masuk kawasan gambut, dan tidak mengulang kesalahan lama yang terjadi di Sumatra. Jangan sampai kebijakan energi justru melahirkan bencana ekologis baru,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana menjadikan Papua sebagai wilayah swasembada energi dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang dikelola oleh masyarakat setempat. Langkah tersebut bertujuan mengurangi ketergantungan Papua terhadap pasokan BBM dari luar daerah sekaligus menekan harga energi agar lebih terjangkau bagi masyarakat.
“Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua,” kata Prabowo saat memberikan arahan kepada para kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Jakarta, Rabu (16/12/2025).
Menurut Prabowo, perkembangan teknologi energi terbarukan saat ini semakin memungkinkan untuk menjangkau wilayah terpencil di Papua. Ia menilai pemanfaatan tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga air skala kecil dapat menjadi solusi konkret bagi daerah-daerah yang sulit dijangkau jaringan energi konvensional.
Baca Juga : Ombudsman: Badan Sawit Nasional Bisa Dongkrak Daya Saing Sawit Indonesia
“Teknologi tenaga surya sekarang sudah semakin murah dan ini bisa untuk mencapai daerah-daerah terpencil, juga tenaga hidro sekarang ada hidro-hidro yang mini yang bisa juga dipakai di daerah yang terpencil,” ujarnya.
Selain mendorong energi terbarukan, Prabowo juga membuka peluang pengembangan tanaman penghasil bahan bakar di Papua, seperti kelapa sawit, tebu, dan singkong. Ia menilai pengembangan komoditas tersebut dapat mendukung target swasembada energi nasional dalam lima tahun ke depan.
“Kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit, juga tebu menghasilkan etanol, singkong cassava juga untuk menghasilkan etanol sehingga kita rencanakan dalam 5 tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri swasembada pangan dan swasembada energi,” kata Prabowo.
Menanggapi hal tersebut, Johan menekankan bahwa upaya mencapai kemandirian energi harus tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Ia menilai Papua justru memiliki peluang besar untuk menjadi contoh pengembangan energi yang ramah lingkungan, berbasis masyarakat, dan menghormati kearifan lokal, tanpa mengorbankan hutan dan ekosistem yang selama ini menjadi penyangga kehidupan.
