Nusawarta.id, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menekankan bahwa keberhasilan transformasi industri hijau di Indonesia tidak semata diukur dari efisiensi energi atau capaian produksi, melainkan juga dari kemampuan industri bertahan di tengah krisis global, menjaga lingkungan, dan menciptakan keadilan ekonomi.
“Kalau tidak berani berubah sekarang, industri nasional bukan hanya kalah bersaing, tetapi bisa tergilas oleh krisis global,” kata Novita dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (1/2).
Menurut Novita, ketidakpastian ekonomi global kian menekan sektor industri nasional. Pelemahan nilai tukar rupiah, lonjakan harga energi, hingga ketegangan geopolitik menjadi kombinasi ancaman serius bagi keberlanjutan industri dalam negeri. Tekanan ini tidak hanya dirasakan oleh perusahaan besar, tetapi juga berdampak pada rumah tangga dan petani.
“Tekanan ekonomi hari ini nyata dirasakan masyarakat dan pelaku industri. Kenaikan harga energi berdampak langsung pada biaya produksi. Tanpa transformasi yang serius dan berkelanjutan, industri nasional berisiko stagnan bahkan tergerus krisis global,” ujarnya usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI, Jumat (30/1).
Baca Juga : Anggota DPR RI: Honor Guru Rp200 Ribu Bentuk Pelanggaran HAM oleh Negara
Dalam kunjungannya, Novita menyoroti langkah PT Japfa Comfeed Indonesia di Provinsi Lampung yang mulai memanfaatkan energi surya sebagai sumber energi terbarukan. Namun, ia menekankan bahwa implementasi industri hijau tidak boleh berhenti pada simbol atau sekadar penggantian sumber listrik.
“Green industry bukan hanya soal panel surya. Transformasi harus menyentuh manajemen limbah, perlindungan ekosistem, efisiensi sumber daya, dan dampak nyata bagi lingkungan sekitar. Jika tidak, konsep hijau hanya menjadi jargon,” tegas Novita.
Ia mendorong PT Japfa menjadi pilot project industri hijau di sektor pangan yang menerapkan prinsip keberlanjutan secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir.
Selain aspek lingkungan, Novita juga menekankan pentingnya keadilan ekonomi. Ia mengingatkan agar perusahaan besar tidak bergerak eksklusif dan menutup ruang bagi pelaku usaha kecil dan UMKM.
“Sejalan dengan semangat Astacita Presiden tentang kemandirian dan kedaulatan pangan, industri besar harus membuka ruang kolaborasi nyata bagi UMKM, agar manfaat kemajuan industri dirasakan hingga ke lapisan ekonomi terbawah,” ujarnya.
Baca Juga : Anggota DPR RI Dorong Polri Gencarkan Patroli Siber Cegah Child Grooming di Media Sosial
Komisi VII DPR RI berkomitmen terus mengawasi implementasi transformasi industri hijau sebagai strategi bertahan di tengah tekanan ekonomi global, sekaligus mendorong terciptanya ekosistem industri yang berkelanjutan dan inklusif.
