Nusawarta.id, Jakarta — Upaya menekan ongkos haji tidak bisa dilakukan sekadar dengan memangkas angka biaya secara administratif. Pemerintah menegaskan, kunci utama agar biaya haji lebih terjangkau terletak pada optimalisasi pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan, arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penurunan ongkos haji berkaitan langsung dengan tata kelola dan kinerja investasi dana umat. Menurut dia, ruang untuk membuat biaya haji lebih ringan terbuka lebar apabila dana yang dikelola BPKH mampu menghasilkan imbal hasil yang lebih besar dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.
“Ya itulah makanya kita berharap BPKH ini itu harus mengelola uang itu lebih pruden, kemudian lebih profitabel, lebih besar, sehingga nanti dana kelola mereka lebih besar artinya kan bisa menutupi ongkos haji supaya lebih murah. Jadi amanat Presiden itu justru pada pengelolaan keuangan haji harus lebih maksimal,” kata Dahnil kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Baca Juga : Anggota DPR RI Soroti Rencana Pengalihan Layanan Kesehatan Haji ke Kemenhaj
Dahnil menekankan, fungsi BPKH sebagai pengakumulasi dana umat tidak boleh berjalan setengah hati. Semakin besar dana yang terhimpun dan dikelola secara optimal, semakin luas pula ruang fiskal untuk menutup sebagian beban biaya yang harus ditanggung jemaah.
“Prinsipnya kita berharap BPKH itu berfungsi sebagai pengakumulasi dana umat. Artinya dana umat masuk harus lebih besar, itu prinsipnya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, skema pembiayaan haji saat ini memang tidak bisa dilepaskan dari kebijakan masa lalu, termasuk sistem setoran awal yang berdampak pada panjangnya antrean keberangkatan. Menurut Dahnil, kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari sistem yang telah berjalan lama dan tidak mungkin dikembalikan seperti sebelumnya.
“Kenapa? Karena tidak ada pengelolaan keuangan haji. Tapi kan sudah enggak bisa lagi, no point to return. Artinya enggak bisa kembali seperti zaman dulu enggak perlu ada antrean segala macam,” tutur dia.
Karena itu, pemerintah memilih fokus pada pembenahan tata kelola dana haji agar lebih transparan, akuntabel, dan produktif. Dengan pengelolaan yang lebih profesional dan optimal, hasil pengembangan dana diharapkan dapat membantu menekan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tanpa mengurangi kualitas layanan bagi jemaah.
Dahnil menegaskan, pesan Presiden jelas: perbaikan ongkos haji harus dimulai dari penguatan manajemen keuangan haji. “Kalau mereka ngelola uangnya dengan bagus, maka bisa lebih besar uang hajinya. Artinya ongkos haji itu akan bisa terus ditekan lebih rendah. Itu prinsipnya,” pungkasnya.
