Nusawarta.id, Jakarta — Rencana pengoperasian Transjakarta Laut pada 2027 mendapat dukungan dari DPRD DKI Jakarta. Namun, layanan transportasi yang ditujukan untuk memperkuat konektivitas menuju Kepulauan Seribu tersebut dinilai tidak bisa sekadar mengadopsi pola transportasi darat.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga mengatakan karakteristik wilayah kepulauan membutuhkan sistem transportasi yang dirancang secara khusus, mulai dari pemilihan armada, rute perjalanan hingga fasilitas sandar.
Menurutnya, pengalaman PT Transjakarta dalam mengelola transportasi publik dapat menjadi modal penting untuk membangun layanan transportasi laut yang terintegrasi.
“Prinsipnya kan mau meningkatkan layanan terhadap masyarakat di Pulau Seribu. Bagaimana supaya pelayanannya makin maksimal,” kata Pandapotan, Jumat (4/9/2026).
Ia meminta PT Transjakarta bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta segera menuntaskan kajian teknis sebelum layanan tersebut dioperasikan. Kajian tersebut harus memperhitungkan kondisi cuaca dan perairan, kebutuhan armada, fasilitas sandar, pola rute hingga skema pengelolaan layanan.
Baca Juga : Prabowo Perintahkan Penertiban Kawasan Hutan Dilakukan Tegas dan Transparan
Pandapotan menilai konsep hub and spoke dapat menjadi salah satu pilihan yang diterapkan. Melalui skema tersebut, kapal berkapasitas besar melayani rute utama dari Jakarta menuju pulau tertentu, kemudian perjalanan dilanjutkan kapal berukuran lebih kecil sebagai pengumpan antarpulau.
“Tidak semua kapal besar bisa sandar di pulau-pulau itu. Jadi, kapal besar bisa melayani dari Jakarta ke Pulau Seribu, kemudian kapal-kapal kecil melayani antarpulau,” ujarnya.
Menurut dia, pola tersebut dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan fasilitas sandar di sejumlah pulau. Selain itu, konektivitas antarpulau diharapkan semakin terintegrasi dan mampu memperluas mobilitas masyarakat Kepulauan Seribu
Meski mendukung target operasional pada 2027, Pandapotan mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan sebelum seluruh aspek teknis dipastikan siap.
“Kasih kesempatan dulu mengkaji. Kajian itu kan enggak seperti membalikkan telapak tangan,” katanya.
Ia optimistis target operasional 2027 tetap realistis apabila kajian dan persiapan teknis dilakukan secara serius sepanjang tahun ini.
Terkait kelembagaan, Pandapotan tidak mempermasalahkan apabila pengelolaan Transjakarta Laut nantinya dilakukan melalui anak perusahaan. Menurutnya, pemisahan pengelolaan dapat membuat layanan transportasi laut lebih fokus dan memiliki spesialisasi tersendiri.
Baca Juga : Puan Soroti Karhutla Meluas, Dukung Penyegelan 21 Badan Usaha
“Enggak mungkin semua kegiatan harus di satu holding. Kalau bikin anak perusahaan enggak apa-apa. Malah makin terspesifikasi dan punya fokus kegiatan,” tuturnya.
Ia juga membuka peluang pengalihan tenaga operasional dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dishub DKI ke pengelolaan Transjakarta Laut apabila layanan tersebut nantinya resmi diserahkan kepada Transjakarta.
“Bisa saja nanti karyawan-karyawan yang di UPT itu ditarik kalau sudah diserahkan ke Transjakarta dan dikelola Transjakarta,” tandas Pandapotan.
