Nusawarta.id, Jakarta — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan perubahan fundamental terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama dalam sistem penyediaan makanan.
Charles mendorong BGN mengalihkan pola penyediaan makanan dari sistem dapur tersentralisasi menuju school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah. Menurutnya, perubahan tersebut diperlukan untuk menekan risiko keracunan yang terus muncul dalam pelaksanaan program MBG.
Ia menilai tingginya jumlah kasus keracunan menunjukkan persoalan dalam program tersebut tidak lagi dapat dianggap sebagai kejadian yang berdiri sendiri. Kondisi itu, kata Charles, mengindikasikan adanya persoalan sistemik yang membutuhkan pembenahan menyeluruh.
Berdasarkan data per 2 September 2026, tercatat sebanyak 50.059 orang menjadi korban dari 460 kejadian keracunan yang tersebar di 36 provinsi dan 245 kabupaten/kota.
“Artinya hampir semua provinsi di Republik ini pernah mengalami kasus keracunan dalam 2 tahun terakhir. Setengah dari kabupaten/kota yang ada di Indonesia juga sudah pernah mengalami kasus keracunan akibat program makan bergizi gratis,” ujar Charles dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Kepala BGN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Sabtu (5/9/2026).
Baca Juga : Kejagung Sita Uang dan Aset Mewah dari Eks Kepala BGN Dadan Hindayana
Menurut Charles, penerapan dapur berbasis sekolah dapat memperpendek rentang waktu antara makanan selesai dimasak hingga dikonsumsi oleh siswa. Dengan demikian, risiko kontaminasi bakteri akibat makanan terlalu lama berada pada suhu ruang dapat ditekan.
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil diskusi dengan sejumlah ahli keamanan pangan dan ahli gizi, makanan yang berada terlalu lama pada suhu tertentu memiliki risiko lebih tinggi mengalami pertumbuhan bakteri.
“Karena ini setelah diskusi dengan berbagai ahli keamanan pangan dan ahli gizi, jelas Pak. Setelah 4 jam, ketika makanan dibiarkan di suhu ruang, ada yang namanya critical temperature. Di atas 5 derajat, di bawah 60 derajat, maka kontaminasi bakteri semakin tinggi risikonya dan kembang biak bakteri juga semakin tinggi kemungkinannya,” katanya.
Charles menambahkan, BGN sebelumnya telah menetapkan makanan MBG harus dikonsumsi maksimal empat jam setelah dimasak. Karena itu, menurut dia, pengendalian suhu dan waktu distribusi makanan menjadi faktor penting dalam memastikan keamanan pangan bagi para penerima manfaat.
Selain aspek keamanan pangan, sistem dapur berbasis sekolah dinilai dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat di sekitar sekolah.
Dengan sistem tersebut, kebutuhan bahan pangan dapat dipenuhi dari pasar tradisional, peternak, maupun pemasok lokal yang berada di sekitar wilayah sekolah. Pola itu dinilai dapat menciptakan perputaran ekonomi yang lebih besar di tingkat daerah sekaligus memperpendek rantai distribusi bahan pangan.
Untuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi, Charles mengusulkan pemerintah memberikan ganti kerugian apabila kebijakan peralihan menuju dapur berbasis sekolah benar-benar diterapkan.
“Kalau kita mau beralih ke sistem dapur sekolah yang existing, ya diganti, ganti kerugian saja, Pak. Ada berapa puluh ribu dapur yang sudah beroperasi? Ganti kerugian. Pemerintah membayarkan sekali saja cukup, tidak lagi menjadi beban selama ini (Program MBG) berjalan,” tuturnya.
Usulan tersebut menjadi bagian dari dorongan Komisi IX agar evaluasi program MBG tidak hanya dilakukan terhadap kasus per kasus, tetapi menyentuh desain sistem penyediaan makanan secara keseluruhan. Charles menilai aspek keamanan pangan harus menjadi prioritas utama seiring semakin luasnya cakupan program MBG di berbagai daerah.
Respon (1)