Nusawarta.id, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menegaskan keseriusannya dalam menata dan merampingkan jumlah perusahaan pelat merah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah menargetkan penutupan hingga 700 BUMN sampai akhir Desember 2026 sebagai bagian dari upaya menciptakan struktur perusahaan negara yang lebih efisien.
Hal itu dibahas Prabowo saat menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Indonesia Rosan P Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta pimpinan Danantara Indonesia di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/9/2026).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, percepatan hilirisasi menjadi salah satu agenda utama dalam pertemuan tersebut. Hilirisasi dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, memperkuat investasi, sekaligus menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia.
Selain hilirisasi, Prabowo juga menerima laporan mengenai perkembangan penataan dan perampingan BUMN. Hingga saat ini, sebanyak 290 BUMN telah ditutup dan langkah tersebut disebut telah menghasilkan penghematan anggaran negara hingga Rp50 triliun.
Baca Juga : Komisi IX DPR Minta BGN Ubah Sistem MBG, Dorong Dapur Berbasis Sekolah
Proses konsolidasi BUMN akan terus dilanjutkan dengan target penutupan hingga 700 entitas pada akhir 2026. Restrukturisasi tersebut diproyeksikan dapat menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp100 triliun.
“Bapak Presiden menegaskan pentingnya penataan BUMN dilakukan secara terukur dan menyeluruh untuk menciptakan struktur perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional,” kata Teddy dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/9/2026).
Sebelumnya, Rosan mengungkapkan pemerintah melalui Danantara tengah memangkas jumlah entitas BUMN dan anak usaha yang saat ini mencapai 1.074 entitas. Jumlah tersebut ditargetkan menyusut menjadi sekitar 250 entitas.
Pemangkasan dilakukan melalui sejumlah skema, mulai dari divestasi, merger, likuidasi hingga konsolidasi vertikal. Entitas dengan bisnis serupa akan digabung, sementara perusahaan yang sudah tidak aktif atau bergerak di sektor yang dinilai tidak lagi prospektif dapat dilikuidasi.
Salah satu bentuk konsolidasi dilakukan terhadap bisnis perhotelan dengan menggabungkan sejumlah entitas anak usaha yang tersebar di 49 BUMN ke dalam grup PT Hotel Indonesia Natour.
Baca Juga : Kejagung Sita Uang dan Aset Mewah dari Eks Kepala BGN Dadan Hindayana
Rosan mengakui proses streamlining BUMN bukan pekerjaan mudah. Namun, kebijakan tersebut dinilai diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan negara.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan menyiapkan dukungan fiskal untuk memperlancar proses konsolidasi tersebut. Salah satunya melalui perlakuan pajak khusus yang memungkinkan penggunaan nilai buku dalam pengalihan harta untuk penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha.
Pemerintah juga tengah menggodok insentif perpajakan baru untuk mendukung konsolidasi BUMN yang dilakukan Danantara. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat restrukturisasi tanpa menambah beban fiskal secara berlebihan.
Respon (1)