Nusawarta.id, Bekasi — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pengawasan dan perbaikan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan melalui penguatan struktur internal, tanpa membentuk tim khusus baru.
Pernyataan tersebut disampaikan Dadan usai meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pemuda Muhammadiyah di Bekasi, Selasa (21/4). Ia menjelaskan, secara kelembagaan BGN telah memiliki perangkat yang memadai untuk menjalankan fungsi pengawasan, termasuk jajaran wakil kepala yang menangani investigasi dan komunikasi publik, serta Deputi Pemantauan dan Pengawasan yang mengoordinasikan seluruh SPPG di Indonesia.
“Kalau itu bukan tim khusus, karena secara organik sudah ada di kami. Di Badan Gizi ada tiga wakil, salah satunya memegang investigasi dan komunikasi publik. Kemudian ada Deputi Pemantauan dan Pengawasan yang merangkul seluruh SPPG di Indonesia,” ujar Dadan.
Selain itu, pengawasan juga diperkuat oleh inspektorat yang bertugas menangani persoalan teknis di lapangan. Seluruh mekanisme tersebut, lanjutnya, terus dioptimalkan guna meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan program, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto pada 2026.
Baca Juga : Pemkab Tanah Bumbu Perkuat Koordinasi Satgas MBG
Dalam upaya pengetatan standar, BGN mengambil langkah tegas terhadap SPPG yang belum memenuhi persyaratan operasional. SPPG yang belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) akan dihentikan sementara.
“SPPG yang tidak memiliki IPAL, kemudian ada SPPG yang belum daftar SLHS, kita hentikan dulu sementara. Ketika sudah daftar SLHS tapi satu bulan belum keluar sertifikatnya, kita hentikan sementara,” tegasnya.
Saat ini, sekitar 1.780 SPPG dihentikan sementara dari total 26.800 unit yang tersebar di berbagai daerah. Dadan menyebut angka tersebut bersifat dinamis dan dapat berubah seiring proses perbaikan yang dilakukan oleh masing-masing unit.
“Jumlahnya sangat dinamis, sehingga sekarang ada sekitar 1.780 yang kita hentikan sementara. Mungkin dalam satu hingga dua minggu ke depan akan berubah,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menekankan bahwa Program MBG bukan sekadar pemberian makanan, melainkan bagian dari strategi besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Menurutnya, program ini menargetkan sekitar 82,9 juta anak penerima manfaat, sebuah skala yang sangat besar dan tidak mudah dicapai dalam waktu singkat.
“Ini bukan pekerjaan mudah. Negara lain mungkin membutuhkan puluhan tahun, sementara kita baru berjalan satu tahun. Tentu masih ada kekurangan yang terus kita perbaiki. Kita tidak ingin ada masalah karena ini menyangkut anak-anak kita,” ujar Zulkifli.
Ia menambahkan, penutupan sementara terhadap 1.780 SPPG merupakan langkah tegas pemerintah dalam memastikan standar layanan tetap terjaga.
Baca Juga : Program MBG Berkontribusi pada Penerimaan Pajak Negara hingga Rp16,75 Triliun
“Ada 1.780 SPPG ditutup karena tidak sesuai standar. Ini langkah perbaikan yang lebih keras, karena penutupan adalah tindakan paling tegas,” katanya.
Zulkifli juga mengimbau pihak sekolah untuk aktif menyampaikan keluhan apabila menemukan layanan yang tidak sesuai standar, baik melalui SPPG maupun fasilitas pengaduan pemerintah, termasuk call center dan command center yang telah disediakan.
“Kami mengimbau sekolah-sekolah untuk tidak ragu menyampaikan keberatan jika ada layanan yang tidak sesuai. Pemerintah akan segera menindaklanjuti laporan tersebut,” pungkasnya.
