Nusawarta.id, Jakarta – Pemerintah mempercepat pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai salah satu strategi memperkuat perekonomian desa sekaligus meningkatkan efektivitas penyaluran berbagai program pemerintah. Hingga akhir 2026, pemerintah menargetkan sebanyak 35.862 koperasi telah beroperasi di seluruh Indonesia.
Target tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai menghadiri rapat terbatas mengenai percepatan KDKMP yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (23/7/2026).
Menurut Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas, pemerintah telah menyusun tahapan operasional koperasi secara bertahap. Pada Agustus hingga September 2026, sebanyak 25.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ditargetkan mulai beroperasi, sebelum jumlahnya meningkat menjadi 35.862 unit pada penghujung tahun.
“Jadi kira-kira 25.000 yang akan jadi September ini. Agustus-September 25.000. Tapi akhir tahun 35.862 akan jadi,” ujar Zulhas kepada wartawan.
Baca Juga : Yusril: Prabowo Tepat Tunjuk Kuntadi sebagai Jampidsus
Ia menjelaskan, pemerintah tidak hanya mengejar jumlah koperasi yang berdiri, tetapi juga memastikan seluruh koperasi memiliki sistem pengelolaan yang baik. Karena itu, pemerintah akan memberikan pendampingan intensif selama dua tahun pertama agar koperasi mampu menjalankan fungsi bisnis, pelayanan, serta tata kelola secara optimal.
Menurut Zulhas, masa pendampingan tersebut menjadi tahap penting sebelum pengelolaan koperasi sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat desa. Dengan demikian, koperasi diharapkan dapat berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.
“Dua tahun kita benahi dulu. Setelah itu baru diserahkan kepada masyarakat desa,” katanya.
Selain berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga akan menjadi simpul utama penyaluran berbagai program pemerintah. Skema tersebut diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi bantuan sehingga lebih tepat sasaran, transparan, dan mudah diawasi.
Zulhas menegaskan, ke depan berbagai bantuan sosial maupun program bantuan pemerintah lainnya akan disalurkan melalui koperasi desa. Kebijakan tersebut sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai pusat pelayanan ekonomi dan sosial di tingkat desa maupun kelurahan.
“Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes. Terpusat di Kopdes,” ujarnya.
Baca Juga : Sudaryono Tegaskan Program MBG Dikelola Transparan
Pemerintah menilai keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan menjadi instrumen penting dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Melalui koperasi, masyarakat desa diharapkan memperoleh akses yang lebih luas terhadap pembiayaan, distribusi kebutuhan pokok, pemasaran hasil produksi, hingga layanan berbagai program pemerintah dalam satu pusat layanan.
Dengan percepatan pembentukan puluhan ribu koperasi tersebut, pemerintah optimistis KDKMP dapat menjadi penggerak ekonomi desa sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan nasional, sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sistem ekonomi berbasis gotong royong dan pemberdayaan masyarakat desa.
