Nusawarta.id, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto terus memperkuat langkah pemberdayaan masyarakat melalui penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perluasan perlindungan sosial, hingga percepatan pengentasan kemiskinan nasional.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar usai bertemu Presiden di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (12/5).
Muhaimin atau akrab disapa Cak Imin mengatakan Presiden memberikan perhatian serius terhadap pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif sebagai penggerak utama ekonomi rakyat. Menurut dia, seluruh program yang telah dijalankan pemerintah akan terus diperkuat melalui dukungan lintas kementerian dan lembaga.
“Bapak Presiden akan terus memberikan perhatian serius kepada UMKM dan ekonomi kreatif kita. Semua program-program yang sudah dicanangkan dan dijalankan oleh Kemenko beserta kementerian-kementerian itu akan terus dilanjutkan,” kata Cak Imin kepada wartawan.
Ia menjelaskan pemerintah akan mendorong seluruh kementerian, lembaga, hingga BUMN agar lebih aktif memfasilitasi pertumbuhan UMKM. Salah satu langkah yang disiapkan yakni pemanfaatan aset dan ruang milik negara yang belum optimal untuk dijadikan lokasi pemasaran, display produk, maupun festival UMKM.
Baca Juga : Azis Subekti: Stok Beras 5 Juta Ton Harus Diikuti Stabilitas Harga dan Rantai Pasok Kuat
Selain itu, pemerintah juga berencana menambah anggaran khusus untuk mendukung pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif. Cak Imin mengungkapkan dirinya mengusulkan tambahan anggaran sedikitnya Rp1 triliun guna memperkuat berbagai program pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah.
Menurut dia, dukungan terhadap UMKM juga akan dilakukan melalui perluasan akses pembiayaan, terutama Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan skema yang lebih mudah dijangkau masyarakat.
“Tahun ini akan ditambahi anggaran khusus untuk seluruh kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif. Saya mengajukan tidak kurang dari Rp1 triliun dan insyaAllah akan terus ditambah untuk kegiatan-kegiatan yang mendorong tumbuh kembangnya UMKM kita,” ujarnya.
Di sektor perlindungan sosial, pemerintah mencatat alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program perlindungan sosial telah mencapai Rp508,2 triliun. Anggaran tersebut mencakup bantuan sosial tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Cak Imin menegaskan pemerintah juga akan memastikan subsidi energi lebih tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar diterima kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Selain memperkuat anggaran sosial, pemerintah turut mempercepat integrasi data penerima manfaat melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial lebih akurat dan tidak tumpang tindih.
Baca Juga : Menaker: Talenta Muda Tak Cukup Siap Kerja, Harus Jadi Inovator
“Seluruh kementerian dan lembaga supaya konsisten berpijak pada data tunggal sosial ekonomi dalam menyalurkan seluruh program-program pemerintah,” katanya.
Dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan, pemerintah menetapkan 88 kabupaten/kota sebagai wilayah prioritas. Fokus tersebut diarahkan untuk mendukung target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2026 dan menurunkan angka kemiskinan nasional menjadi lima persen pada 2029.
“Kita optimistis dan yakin kemiskinan ekstrem 2026 ini nol persen, kemiskinan lima persen di 2029,” tutur Cak Imin.
