Nusawarta.id, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menerima sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2026), untuk membahas berbagai isu strategis di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Salah satu agenda utama yang menjadi perhatian pemerintah ialah pengembangan sekaligus perlindungan kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa melalui proyek giant sea wall atau tanggul laut raksasa.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan kawasan Pantura saat ini menghadapi ancaman serius akibat penurunan muka tanah (land subsidence), banjir rob, dan kenaikan permukaan air laut.
Menurut AHY, proyek giant sea wall menjadi langkah strategis untuk melindungi jutaan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir utara Jawa sekaligus menjaga aktivitas ekonomi nasional yang terpusat di kawasan tersebut.
“Kita tahu bahwa kondisinya hari ini menghadapi tantangan, baik dari land subsidence, penurunan permukaan tanah maupun banjir rob akibat naiknya permukaan air laut. Menyelamatkan belasan bahkan puluhan juta masyarakat di Pantura sekaligus juga ekonominya, karena banyak sekali sentra industri dan kawasan ekonomi khusus yang ada di sana,” ujar AHY kepada wartawan usai pertemuan.
Baca Juga : Gus Ipul: Subsidi LPG 3 Kg Akan Dibahas Lintas Kementerian
Pemerintah, lanjut AHY, tidak hanya menempatkan proyek giant sea wall sebagai infrastruktur perlindungan pesisir, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi jangka panjang.
Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menjelaskan pemerintah saat ini tengah menyempurnakan master plan pembangunan dengan melibatkan berbagai kementerian dan pemangku kepentingan terkait.
Menurut Rosan, pembangunan giant sea wall akan diintegrasikan dengan pengembangan kawasan ekonomi baru guna mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah pesisir.
“Jadi tidak hanya dibangun giant seawall-nya aja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi, dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan, dan juga melakukan pengkajiannya,” kata Rosan.
Ia menambahkan, proyek tersebut diharapkan mampu menciptakan pusat-pusat ekonomi baru, tidak hanya di Jakarta tetapi juga di sejumlah wilayah lain di sepanjang Pantura yang masuk dalam rencana pembangunan tanggul laut raksasa.
Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BPPOJ) Didit Herdiawan Ashaf mengungkapkan pemerintah saat ini tengah melakukan pendalaman terhadap 15 segmen kawasan pesisir utara Jawa.
Menurut Didit, setiap segmen memiliki karakteristik wilayah, tantangan lingkungan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan penanganan yang spesifik.
“Memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan,” ujarnya.
Pemerintah juga telah mengidentifikasi sejumlah kawasan prioritas sebagai alternatif awal pembangunan giant sea wall, mulai dari Teluk Jakarta hingga wilayah pesisir di Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Meski demikian, Didit menegaskan proses pendalaman dan perencanaan masih terus dilakukan agar proyek dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan kondisi geografis di masing-masing wilayah.
“Untuk 15 segmen ada subsegmennya, dan seksi-seksinya di dalamnya ini perlu ada, harus ada kolaborasi. Untuk timelinenya kita sedang atur pelaksanaan kegiatannya ini dihitung backward planning-nya berapa lama karena harus semua komponen dimasukkan,” paparnya.
