Nusawarta.id, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memutuskan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk memperkuat pengelolaan lahan gambut di Indonesia. Pembentukan badan tersebut dibahas dalam pertemuan Prabowo bersama sejumlah akademisi dan pakar di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (24/9/2026).
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, pelibatan ilmuwan diperlukan untuk memperkuat kebijakan pengelolaan gambut yang berbasis riset dan pengetahuan.
Menurut Brian, Prabowo menyetujui pembentukan BPGMN setelah mempertimbangkan masukan para ilmuwan terkait pentingnya satu lembaga yang menangani pengelolaan gambut secara terpadu.
“Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting,” kata Brian kepada wartawan.
BPGMN nantinya akan diperkuat dengan dukungan ilmuwan dan saintis. Pengelolaan gambut juga akan didukung pemetaan komprehensif untuk mengidentifikasi karakteristik, potensi, serta pemanfaatan lahan, termasuk untuk budidaya tanaman dan perikanan.
Prabowo juga meminta praktik baik dan kearifan lokal menjadi salah satu referensi dalam pengelolaan dan penanganan lahan gambut.
Dalam penanganan kebakaran, pemerintah akan memperkuat kembali pendekatan berbasis desa dan masyarakat melalui masyarakat peduli api (MPA). Para ahli menilai masyarakat yang berada paling dekat dengan lokasi kebakaran memiliki peran penting dalam melakukan respons awal.
Selain itu, pengembangan teknologi seperti pompa pemadam dan metode penanganan kebakaran dari udara juga akan menjadi bahan pertimbangan badan tersebut.
Baca Juga : Pemerintah Dalami Wacana Dapil Nasional dalam Revisi UU Pemilu
Aspek edukasi turut menjadi perhatian melalui sekolah dan pengembangan kurikulum mengenai pentingnya menjaga lahan gambut serta mencegah kebakaran.
Brian mengatakan Prabowo juga meminta riset dan kajian mengenai gambut terus dikembangkan untuk mendukung pengelolaan lahan secara optimal.
“Intinya ke depan lahan gambut di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 33 juta hektare itu bisa dioptimalkan, bisa dimanfaatkan. Di satu sisi dia memproduksi sesuatu yang cocok tetapi di sisi lain yang jauh lebih penting adalah dengan adanya pengelolaan maka pencegahan itu bisa dilakukan dengan lebih baik,” ujarnya.
