Tuding Ruwatan HLN PLN Syirik, Kejawen Jakarta Somasi Muhammad Gustiano

  • Bagikan
Kejawen Jakarta
Kejawen Jakarta somasi Koordinator Pusat Kaukus Independen Pengawas Akidah BUMN (KIPA-BUMN), Muhammad Gustiano.

Nusawarta.id, Jakarta – Polemik soal penyelenggaraan tradisi ruwatan dalam peringatan Hari Listrik Nasional (HLN) ke-81 di Auditorium PLN, Jakarta, pada 27 Oktober 2026 kini memanas dan melebar ke ranah hukum serta hak jawab pers. Kerukunan Jawa Tulen (Kejawen) Jakarta resmi melayangkan somasi pertama sekaligus menyampaikan keterangan pers untuk merespons pernyataan Koordinator Pusat Kaukus Independen Pengawas Akidah BUMN (KIPA-BUMN), Muhammad Gustiano, yang sebelumnya diberitakan media online Narasizone pada tanggal 14 November 2026.

Dalam pemberitaan tersebut, Gustiano mengecam keras prosesi ruwatan yang disebut menggunakan sesajen kambing, bebek, serta air dari tujuh sumur. Ia menilai praktik tersebut sebagai bentuk kegiatan syirik serta menuding kehadiran Direktur Utama PLN, Suroso Isnandar, sebagai bentuk legitimasi dan restu terhadap penyimpangan akidah hingga mengaitkannya dengan nilai AKHLAK yang selama ini didengungkan BUMN.

Merespons pernyataan tersebut, Ketua Kejawen Jakarta, Musyanto, melalui somasi dan siaran pers tertanggal 17 November 2026 menegaskan bahwa tradisi ruwatan merupakan bagian dari khazanah kebudayaan Jawa yang memiliki sejarah, filosofi, simbolisme, dan ragam pemaknaan. Menurut Kejawen Jakarta, menilai tradisi tersebut secara seragam dan kategoris berpotensi menimbulkan stigma serta membenturkan perspektif keagamaan dengan kebudayaan Jawa.

“Persoalan muncul ketika penafsiran keagamaan seseorang digunakan untuk memberikan stigma secara menyeluruh terhadap suatu tradisi, tanpa memahami terlebih dahulu latar belakang sejarah, filosofi, makna simbolik, dan konteks pelaksanaannya,” tulis Musyanto dalam somasinya.

Baca juga: Prabowo Instruksikan ESDM dan PLN Segera Akhiri Pemadaman Listrik di Kalimantan

Tolak Stigma dan Bedakan Ranah Teologi dengan Budaya

Dalam somasi tersebut, Kejawen Jakarta prinsipnya menghormati hak setiap orang untuk memegang keyakinan dan menyampaikan pandangan keagamaan pribadinya. Namun, pihaknya menekankan perlunya membedakan antara keyakinan pribadi, penilaian teologis, kajian sejarah/filosofi tradisi, serta penilaian terhadap masyarakat pelaku budaya.

Baca Juga  Fahri Bachmid: Supremasi Hukum Harus Jadi Fondasi Demokrasi di Era Algoritma

“Agama tidak seharusnya dijadikan instrumen untuk merendahkan kebudayaan, sebagaimana kebudayaan juga tidak boleh dipaksakan untuk menggantikan keyakinan agama seseorang,” tegas Musyanto.

Kejawen Jakarta juga menilai penggunaan istilah seperti kemusyrikan, tahayul, dan khurafat secara luas berisiko menggiring opini seolah-olah seluruh tradisi dan kebudayaan Jawa bertentangan dengan agama maupun nilai moral. Padahal, kebudayaan Jawa disebut memuat nilai-nilai seperti tepa selira, andhap asor, gotong royong, dan eling lan waspada. Dalam keterangan persnya, Kejawen Jakarta menegaskan tidak menuduh adanya tindak pidana SARA, tetapi mengingatkan agar pernyataan publik tidak memicu polarisasi di masyarakat.

“Kami tidak menuduh Saudara Muhammad Gustiano telah melakukan tindak pidana SARA. Namun, kami mengingatkan bahwa setiap pernyataan publik yang membawa identitas agama dan kebudayaan harus disampaikan secara bertanggung jawab agar tidak berkembang menjadi sentimen permusuhan atau diskriminasi terhadap kelompok masyarakat tertentu,” tulis Kejawen Jakarta dalam keterangannya.

Baca juga: Prabowo Instruksikan ESDM dan PLN Segera Akhiri Pemadaman Listrik di Kalimantan

Soroti Asumsi Kehadiran Pejabat dan Tuntutan 3 Hari

Selain mempersoalkan pelabelan terhadap tradisi ruwatan, Kejawen Jakarta juga mempertanyakan dasar kesimpulan bahwa kehadiran Direktur Utama PLN dalam kegiatan tersebut otomatis berarti legitimasi atau persetujuan teologis atas seluruh makna maupun simbol acara. Menurut mereka, penilaian semacam itu perlu melihat konteks, kapasitas, tujuan kegiatan, serta sikap resmi pihak terkait.

“Kehadiran seseorang dalam suatu kegiatan tidak serta-merta dapat ditafsirkan sebagai persetujuan terhadap seluruh makna, simbol, atau keyakinan yang dilekatkan pada kegiatan tersebut,” ujar Musyanto.

Melalui somasi yang ditujukan kepada Muhammad Gustiano, Kejawen Jakarta memberikan batas waktu 3 hari kalender sejak somasi diterima untuk menyampaikan tanggapan dan klarifikasi tertulis. Sejumlah poin yang diminta antara lain:

Baca Juga  Somasi Dilayangkan, Pengurus MUI HSS Tegaskan SK PAW Tidak Sah

Pertama, penjelasan dasar pemikiran, konteks, dan bukti atas tudingan kemusyrikan, tahayul, khurafat, pengkhianatan nilai AKHLAK BUMN, maupun anggapan legitimasi oleh Dirut PLN.

Kedua, penarikan atau perbaikan pernyataan yang bersifat generalisasi dan berpotensi menstigma tradisi serta masyarakat pemangku kebudayaan Jawa, apabila tidak didukung fakta dan pemahaman memadai.

Ketiga, permohonan maaf terbuka serta penegasan bahwa kritik terhadap ritual tidak dijadikan dasar merendahkan identitas dan tradisi kebudayaan Jawa.

Baca juga: Tuntutan JPU Kasus Korupsi PLTA Musi Disorot, Pengamat Singgung Asas Concursus Idealis

Apabila tidak ada tanggapan atau itikad baik dalam tenggat waktu tersebut, Kejawen Jakarta menyatakan akan mempertimbangkan langkah lanjutan, termasuk pengaduan ke instansi terkait pemajuan kebudayaan serta gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata apabila unsur perbuatan melawan hukum dan kerugian dapat dibuktikan.

“Kebudayaan Jawa bukan musuh agama. Demikian pula, agama bukan musuh kebudayaan. Keduanya harus ditempatkan dalam semangat saling menghormati demi menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia,” tutup Kejawen Jakarta dalam somasi.

Minta Hak Jawab Dimuat di Media Berita

Bersamaan dengan somasi, Kejawen Jakarta juga meminta redaksi Narasizone memuat hak jawab secara proporsional sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 5 ayat (2).

“Hak jawab ini disampaikan bukan untuk membatasi kebebasan pers maupun kebebasan berpendapat, melainkan untuk memastikan bahwa masyarakat memperoleh penjelasan dari pihak yang berkepentingan dan tidak hanya menerima satu sudut pandang,” tegas Kejawen Jakarta. (Dyt/red)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *