Nusawarta.id – Kendari. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Inspektorat Daerah Sultra diminta segera melakukan audit atas dana hibah pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sultra.
Dana hibah itu berkaitan dengan dukungan Pemerintah Provinsi Sultra untuk atlet kontingen Sultra pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) pada September lalu.
Lembaga Advokasi, Penggerak, dan Pengembangan Olahraga (LAPPOR) menilai, KONI Sultra tidak bertanggungjawab mengelola dana tersebut.
“Kami meminta dengan hormat agar BPK dan Inspektorat Sultra melakukan audit investigasi atas hibah yang diterima KONI Sultra sebesar Rp11 miliar tersebut,” kata Direktur Eksekutif LAPPOR, Rahmat Hidayat, Ahad (22/12/2024).
Pihaknya menduga KONI Sultra melakukan ‘permainan’ atas dana hibah yang mestinya diperuntukan bagi kepentingan atlet selama sebelum hingga setelah ajang PON Aceh-Sumut tersebut.
“Ada indikasi ‘permainan’ di KONI Sultra dalam pengelolaan dana hibah sejak sebelum, saat, hingga setelah PON kemarin,” sebut Rahmat.
Baca juga: Usai Sambangi BPK, LAPPOR Lanjutkan Aduan LPJ Hibah KONI Sultra ke Polisi Hingga KPK
Bukan tanpa alasan, menurut Rahmat dugaannya didasarkan pada masalah tahun 2023, dimana KONI Sultra saat itu kerap menghindari pertanyaan media mengenai laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana hibah.
“Tahun lalu Ketua KONI Sultra sering menghindari teman-teman media ketika ditanyakan mengenai LPJ baik hibah Musprov KONI Rp17 miliar, hibah Porprov Baubau-Buton Rp15,43 miliar, dan hibah KONI Sultra Rp5 miliar,” bebernya.
Selain itu, sebelum PON Aceh-Sumut beberapa bulan lalu, ada kasus dimana cabang olahraga (cabor) mengeluh karena kurang mendapat perhatian KONI Sultra.
“Fakta mengejutkan adalah, (cabor) Softball sebagai satu-satunya tim yang mempersembahkan emas untuk kontingen Sultra di PON kemarin adalah cabor yang bisa dibilang tidak mendapat perhatian dari KONI saat sebelum PON,” bebernya.
Seperti dikutip dari haluansultra.id, Ketua Pengprov Perserikatan Baseball Softball Seluruh Indonesia (Perbasasi) Sultra, Pahri Yamsul mengungkapan kekecewaannya atas kurangnya perhatian KONI Sultra saat itu.
“Kami ini ditarget emas. Tapi kami tidak diberi biaya peralatan. Kami minta biaya coba lapangan tidak diberikan. Atlet mau berangkat lebih awal agar bisa tes lapangan, tapi sampai sekarang simpang siur,” ucap Pahri.
Atas dasar itu, LAPPOR menduga hingga saat ini KONI Sultra belum memberikan LPJ penggunaan dana hibah PON Aceh-Sumut pada Pemprov Sultra.
“Karena Ketua DPRD Sultra bulan November kemarin pernah meminta KONI Sultra segera menyerahkan LPJ dana hibah PON lebih dulu sebelum menerima bonus untuk atlet. Tapi kami menduga belum ada progres dari KONI atas LPJ tersebut,” singgungnya.
Melansir dari rri.co.id, permintaan LPJ hibah PON itu seperti diungkapkan Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala saat menerima kunjungan KONI Sultra pada November lalu.
“Seluruhnya melalui berbagai tahapan dan mekanisme. Salah satunya adalah KONI Sultra harus membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran hibah PON,” tegas La ode Tariala.
Lebih lanjut, Rahmat juga meminta agar Ketua Umum KONI Sultra diperiksa dalam kaitannya dengan pengelolaan dana hibah tersebut.
“Karena dugaan adanya ‘permainan’ atau tidak semuanya tergantung dari Ketua. Jika ada, berarti ada arahan pimpinannya, sedangkan kalau tidak, berarti manajemen organisasinya bagus,” tambahnya. (**)
