Nusawarta.id, Kandangan – Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) H. Syafrudin Noor membuka Pelatihan Audit Pengadaan Barang/Jasa bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Kabupaten HSS di Hotel Aeris Banjarbaru, Senin (21/9/2026).
Pelatihan yang diikuti 31 peserta tersebut berlangsung selama empat hari hingga Kamis (24/9/2026). Kegiatan ini digelar untuk meningkatkan kompetensi APIP dalam mengawasi proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten HSS.
Turut hadir Inspektur Daerah HSS Kiki Rachmawati serta Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.
Baca Juga : Bupati HSS Dorong Semangka AMARA F1 Jadi Sumber Pendapatan Petani Daha
Dalam sambutannya, Bupati Syafrudin Noor mengatakan pengadaan barang dan jasa merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun, proses tersebut juga memiliki sejumlah risiko, mulai dari aspek administrasi, kepatuhan, keuangan hingga potensi penyimpangan.
Karena itu, diperlukan pengawasan intern yang memadai serta didukung APIP yang memiliki kompetensi dalam melakukan audit pengadaan.
“Melalui pelatihan ini, saya berharap kompetensi APIP Inspektorat Daerah dapat semakin meningkat, tidak hanya dalam melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan proses pengadaan, tetapi juga mampu mengidentifikasi risiko, menilai efektivitas pengendalian, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif,” ujar Bupati.
Ia juga meminta peserta menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan. Menurutnya, hasil pelatihan harus berdampak pada peningkatan kualitas pengawasan sekaligus mencegah potensi penyimpangan.
Baca Juga : Bupati HSS Lepas 577 Peserta Karang Taruna Ikuti KKBWKT 2026
“Saya juga berharap hasil pelatihan ini tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan secara teori, tetapi dapat diterapkan dalam pelaksanaan pengawasan secara nyata,” katanya.
Melalui kegiatan tersebut, APIP Inspektorat Daerah HSS diharapkan semakin profesional dan efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel.
