Nusawarta.id, Jakarta — Ekonom dari Center for Strategic and International Studies, Riandy Laksono, menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki potensi besar dalam memperkuat ekonomi rakyat, asalkan didukung tata kelola yang adaptif dan efisien.
Riandy mengatakan progres pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG telah mencapai sekitar 90 persen dari target nasional sebanyak 30 ribu unit. Saat ini, sekitar 27 ribu dapur disebut telah siap beroperasi.
“MBG ini sangat atraktif dalam membantu sektor pertanian dan perdagangan di pasar-pasar tradisional. Ini adalah akselerasi fiskal yang memberikan dampak langsung pada pelaku ekonomi di bawah,” ujar Riandy di Jakarta, Sabtu (9/5/2026).
Menurutnya, keberadaan dapur MBG tidak hanya mendukung pemenuhan gizi bagi pelajar, tetapi juga membuka peluang penyerapan tenaga kerja serta meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Namun demikian, Riandy menilai pemerintah tetap perlu menjaga stabilitas fiskal agar program berjalan berkelanjutan tanpa membebani anggaran negara. Salah satu opsi yang dapat ditempuh adalah melakukan penyesuaian frekuensi pemberian makan.
Ia menyebut, pengurangan frekuensi distribusi makanan lebih aman dibanding memangkas jangkauan wilayah penerima manfaat atau membatasi program hanya untuk anak dari keluarga ekonomi menengah ke bawah.
“Agar anggaran tetap sehat dan risiko rating kredit Indonesia terjaga, pemerintah bisa mengambil jalan tengah dengan mengatur frekuensi, misalnya dari enam hari menjadi tiga atau empat hari seminggu,” katanya.
Baca Juga : Prabowo Terbitkan Perpres Baru, Hak Keuangan Hakim Ad Hoc Diperkuat
Riandy menilai langkah tersebut dapat menjaga manfaat ekonomi program tetap berjalan, khususnya bagi pekerja dapur MBG maupun penyedia bahan pangan lokal.
Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga kualitas nutrisi dalam program MBG sebagai investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia (SDM). Pemerintah dinilai perlu memperkuat pengawasan lapangan melalui inspeksi mendadak atau sidak guna memastikan kualitas makanan tetap sesuai standar.
“Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dapur menjadi kunci keberhasilan MBG ke depan,” ujarnya.
Meski dampak terhadap produktivitas tenaga kerja baru akan terasa dalam jangka panjang, Riandy optimistis MBG dapat menjadi bagian dari ekosistem pertumbuhan ekonomi nasional apabila dikelola dengan manajemen yang tepat.
Kendati demikian, ia mengingatkan target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen tidak dapat hanya mengandalkan program MBG semata. Menurut dia, pemerintah tetap membutuhkan mesin pertumbuhan baru dari berbagai sektor ekonomi lainnya.
Sementara itu, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kadiwano, Sumba Barat Daya, Edwin Putra Kadege, mengatakan keberadaan dapur MBG telah menghidupkan rantai ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, khususnya bagi ibu rumah tangga, serta memberdayakan petani setempat.
Ia menjelaskan, dapur MBG yang dikelolanya saat ini melayani sekitar 2.000 penerima manfaat di 15 sekolah, mulai tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas.
“Kebutuhan bahan baku menjadi besar dan ini bisa dipenuhi melalui kerja sama dengan petani lokal. Kami membutuhkan puluhan hingga ratusan kilogram sayur-sayuran seperti kacang-kacangan, wortel, maupun sawi,” kata Edwin.
Selain menggandeng petani, pihaknya juga berupaya memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar wilayah SPPG agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
