Nusawarta.id, Jakarta – Sekjen DPP Partai Golkar Sarmuji menilai latar belakang politik maupun profesional tidak seharusnya menjadi ukuran utama dalam menentukan sosok yang mengisi Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Sarmuji, kewenangan memilih dan menentukan komposisi kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden. Karena itu, Golkar menyerahkan keputusan tersebut kepada Prabowo.
Pernyataan itu disampaikan Sarmuji merespons dukungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) agar Prabowo melakukan penyegaran Kabinet Merah Putih dengan memberikan ruang lebih besar bagi kalangan profesional.
“Kalau urusan kabinet, sumbernya, proses rekrutmennya, distribusi ke kementeriannya seperti apa, itu kita serahkan saja kepada presiden, kita percayakan pada presiden, karena presiden adalah user-nya,” ujar Sarmuji di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/8/2026).
Baca Juga : Purbaya dan Bahlil Saling Puji Usai Jadi Menteri dengan Kinerja Terbaik Versi Survei IPO
Sarmuji mengatakan, latar belakang seseorang tidak otomatis menentukan tingkat profesionalisme. Menurutnya, banyak kader partai politik yang memiliki kompetensi dan profesionalisme untuk menduduki jabatan di pemerintahan.
“Di partai politik juga tidak kurang orang yang memiliki profesionalisme. Di tempat yang lain, kalau pilih memilihnya juga salah, itu juga bisa terjebak pada ketidakprofesionalan juga. Karena itu kami meyakini presiden akan memilih orang yang profesional,” tuturnya.
Ia menegaskan, latar belakang politik tidak dapat dijadikan ukuran tunggal untuk menilai kapasitas seseorang. Demikian pula dengan status sebagai profesional tidak otomatis menjamin seseorang mampu menjalankan tugas pemerintahan dengan baik.
“Jadi apalagi kalau dikotomi politik non-politik itu, itu menurut saya itu dikotomi yang enggak terlalu penting untuk dilihat,” kata Sarmuji.
Menurut dia, Presiden Prabowo tetap dapat memilih sosok yang profesional meskipun berasal dari partai politik. Golkar meyakini Presiden akan mempertimbangkan kapasitas setiap calon sebelum menentukan posisi di kabinet.
“Kalau memilih orang yang berlatar belakang politik sekalipun, kami meyakini Pak Presiden akan memilih juga kalangan profesional yang ada di partai politik,” tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PKS Mardani Ali Sera mendukung apabila Prabowo melakukan penyegaran Kabinet Merah Putih.
Mardani menyebut keputusan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Namun, ia meminta prinsip merit system tetap menjadi pertimbangan dalam menentukan sosok yang mengisi jabatan menteri.
Baca Juga : DPR Kecam Keras Promo Miras Pakai Hafalan Al-Qur’an di The Sounds Project
“Belum dapat kabar (soal reshuffle). Intinya itu hak prerogatif Presiden. Tapi merit system perlu jadi pertimbangan,” kata Mardani kepada wartawan, Minggu (9/8/2026).
Ia menilai pengisian jabatan menteri perlu mempertimbangkan kapasitas dan integritas. Mardani juga mendorong agar kalangan profesional mendapat ruang lebih besar untuk bergabung dalam kabinet.
“Bagus kalau mau rekrut orang, yang dikenal publik orang yang punya kapasitas dan integritas. Kalau perlu profesional, tidak harus orang partai. Ada banyak anak bangsa yang berkualitas,” ujarnya.
