Nusawarta.id, Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan berpotensi menjadi “musuh bersama rakyat” jika terus mengganggu Presiden Prabowo Subianto, demikian peringatan yang disampaikan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, Senin (27/10). Pernyataan ini dilontarkan Muslim saat menanggapi dinamika politik yang melibatkan tokoh-tokoh sentral pemerintahan.
Menurut Muslim, posisi Luhut saat ini mengingatkan publik pada Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang menurutnya telah menimbulkan kontroversi melalui berbagai kebijakan dan kasus selama masa kepemimpinannya.
Muslim menyoroti sejumlah proyek strategis dan kebijakan pemerintah yang dianggap bermasalah, mulai dari pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), proyek transportasi seperti LRT Jakarta dan Palembang, hingga proyek infrastruktur besar lainnya, termasuk bandara.
“Luhut akan menjadi musuh bersama seperti Jokowi dengan berbagai kasusnya, yakni kebohongan selama berkuasa, infrastruktur yang merusak dan mengacaukan keuangan negara,” ujar Muslim direktur gerakan perubahan.
Muslim menambahkan, Luhut juga dikaitkan dengan isu utang luar negeri yang membebani negara, dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta hubungan ekonomi yang dianggap terlalu menguntungkan pihak asing, termasuk China.
Selain itu, Muslim menyoroti kontroversi terkait ijazah pejabat dan dugaan penipuan terhadap rakyat yang menurutnya menjadi bagian dari masalah serius yang belum terselesaikan.
Ia menegaskan, publik saat ini memiliki sejarah panjang terkait kritik terhadap kepemimpinan Jokowi, dan Luhut berisiko menghadapi reaksi serupa jika tindakan yang dianggap mengganggu Presiden Prabowo Subianto berlanjut.
“Prabowo bukan Jokowi yang bisa seenaknya diatur-atur oleh Luhut. Jika Luhut terus ganggu Prabowo, padahal Prabowo telah menunjukkan bekerja untuk rakyat dan negara, maka Luhut akan jadi musuh rakyat sebagaimana Joko Widodo,” pungkas Muslim.
Pernyataan ini muncul di tengah panasnya dinamika politik nasional, terutama menjelang sejumlah agenda strategis pemerintah. Banyak pihak memperkirakan bahwa gesekan antara tokoh-tokoh elite politik bisa berdampak luas pada opini publik dan stabilitas politik dalam negeri.
