Nusawarta.id, Jakarta – Ketahanan pangan nasional bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga menuntut peran aktif dunia usaha. Hal ini mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Peluang dan Tantangan untuk Mendukung Ketahanan Pangan di Jakarta Menuju Indonesia Emas 2045” yang digelar Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) bersama KAHMI Jaya di Hotel The Tavia Heritage, Jakarta, Kamis (16/10).
Ketua Panitia sekaligus tokoh penggerak HIPKA, Radian Azhar, menekankan bahwa dunia usaha memiliki tanggung jawab sosial untuk turut menjaga stabilitas pasokan dan distribusi pangan. Ia menilai pendekatan ketahanan pangan tidak cukup dilakukan secara top-down melalui kebijakan pemerintah, namun harus disertai kesadaran kolektif dan kolaborasi lintas sektor.
“Kami ingin forum ini menjadi ruang kolaboratif lintas sektor, agar pengusaha tidak hanya memikirkan margin keuntungan, tetapi juga kontribusi terhadap kemandirian pangan bangsa. Dunia usaha adalah motor penggerak ekonomi sekaligus pilar ketahanan nasional,” ujar Radian.
Baca Juga : Pertemuan Ronald A Sinaga dan Ahmad Sahroni Sudah Diketahui Jokowi
Jakarta sebagai pusat konsumsi nasional dinilai memiliki tantangan tersendiri dalam sistem ketahanan pangan. Ketimpangan akses dan lemahnya integrasi antara produksi, distribusi, dan kebijakan menjadi sorotan utama dalam diskusi tersebut.
Radian menambahkan, FGD ini diharapkan melahirkan inovasi dan peta jalan kolaboratif yang aplikatif. “Tujuannya bukan hanya stabilitas harga, tetapi juga keadilan pangan dan kedaulatan ekonomi sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
FGD ini menghadirkan berbagai tokoh dari lintas lembaga dan sektor, antara lain:
Baca Juga : KPK Tanggapi Penyataan Mahfud MD Atas Dugaan Mark Up Proyek Whoosh
- Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nur Afni Sajim, SE
- Perwakilan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta
- Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Hj. Diana Dewi, SE
- Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Viktor Aritonang
- Perwakilan Perumda Dharma Jaya
- Ketua Umum BPW HIPKA DKI Jakarta, Analia Trisna, MM
- Ketua Umum MW KAHMI Jaya, M. Ichwan Ridwan, SE
Selain itu, hadir pula para pakar seperti Dr. drh. Hasudungan A. Sidabalok, M.Si, Raditya Endra Budiman, dan Rhesa Yogaswara, serta pelaku usaha dari berbagai sektor. Diskusi membedah berbagai persoalan urban food security, mulai dari inflasi harga, distribusi logistik, hingga dampak perubahan iklim.
Diskusi berlangsung dinamis dan mencerminkan kesadaran bersama bahwa ketahanan pangan bukan semata soal pertanian, melainkan ekosistem bisnis yang terintegrasi. HIPKA dan KAHMI Jaya ingin membangun jembatan dialog antara sektor publik dan swasta yang selama ini berjalan terpisah.
Radian menyoroti lemahnya koordinasi antar lembaga dan minimnya inovasi distribusi sebagai tantangan utama. “Kekuatan utama pengusaha adalah kolaborasi. Dengan bekerja bersama, kita tidak hanya menggerakkan ekonomi, tetapi juga membangun daya tahan bangsa,” tegasnya.
FGD ini menjadi refleksi kritis atas tantangan klasik di sektor pangan: kebijakan tanpa implementasi konkret. Melalui inisiatif ini, HIPKA dan KAHMI Jaya menegaskan pentingnya menjadikan ketahanan pangan sebagai komitmen bersama, bukan sekadar wacana.
Dengan sinergi lintas sektor dan semangat kolaboratif, pengusaha diharapkan dapat berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan berkelanjutan menuju 2045.
