Nusawarta.id, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera menyiapkan langkah antisipatif menghadapi prediksi musim kemarau yang lebih panjang pada 2026. Upaya tersebut dinilai penting untuk meminimalisir dampak kekeringan, mulai dari krisis air bersih hingga gangguan pada sektor pertanian dan kesehatan masyarakat.
“Kekeringan yang semakin meluas saat ini harus segera disiasati dengan langkah-langkah strategis untuk meminimalisir dampak di berbagai sektor. Apalagi masyarakat di sejumlah daerah sudah mengalami krisis air bersih,” kata Puan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (16/6/2026).
Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sedikitnya tiga kabupaten di Pulau Jawa telah mengalami krisis air bersih, yakni Kabupaten Cilacap di Jawa Tengah serta Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bogor di Jawa Barat. Kondisi tersebut menyebabkan lebih dari 1.600 warga terdampak akibat menurunnya ketersediaan air bersih.
Puan menilai pemerintah tidak cukup hanya menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak. Menurutnya, diperlukan pembangunan infrastruktur jangka panjang sebagai solusi berkelanjutan untuk daerah-daerah yang kerap mengalami kekeringan.
“Untuk daerah-daerah rawan kekeringan, harus ada mitigasi di tingkat hulu dan hilir, seperti memanen air hujan (rainwater harvesting) dan membuat sumur resapan,” ujarnya.
Selain itu, Puan mendorong pemerintah memperkuat sosialisasi kepada masyarakat terkait langkah-langkah menghadapi kekeringan. Edukasi tersebut dinilai penting, terutama bagi para petani yang menjadi kelompok paling rentan terdampak krisis air.
Ia juga meminta instansi terkait dan pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan kelompok tani guna merumuskan strategi yang sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.
“Instansi terkait, termasuk pemda bersama kelompok tani harus duduk bersama untuk berdiskusi mencari pendekatan yang paling tepat karena setiap daerah belum tentu sama tantangannya,” katanya.
Menurut Puan, langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini mengingat Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika memprediksi musim kemarau tahun ini dapat berlangsung hingga tujuh bulan di sebagian besar wilayah Indonesia. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus 2026 dan berpotensi memicu kekeringan serta krisis air di berbagai daerah.
Selain ancaman kekeringan, Puan juga menyoroti meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau. Ia meminta pemerintah menjadikan data dan prediksi cuaca sebagai dasar penyusunan kebijakan mitigasi di berbagai sektor, termasuk pangan, kesehatan masyarakat, pengelolaan sumber daya air, perlindungan sosial, dan lingkungan.
“Data BMKG tidak boleh berhenti sebagai informasi sektoral, tetapi harus menjadi dasar penyusunan langkah antisipatif di bidang pangan, kesehatan masyarakat, pengelolaan sumber daya air, perlindungan sosial dan lingkungan, terutama bagi kelompok rentan,” tuturnya.
Baca Juga : Pramono Tawarkan Investasi MRT dan TOD Jakarta kepada Singapura
Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu menegaskan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam menghadapi potensi dampak kemarau panjang. Menurutnya, prediksi iklim yang telah tersedia jauh sebelum puncak musim kemarau merupakan kesempatan bagi negara untuk menunjukkan tata kelola yang lebih preventif.
Puan juga meminta pemerintah daerah bergerak cepat memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak kekeringan maupun karhutla, khususnya warga yang tinggal di kawasan rawan bencana.
“Langkah antisipasi harus dibarengi dengan pemenuhan bantuan kepada masyarakat yang kesulitan akibat kekeringan maupun yang terkena dampak karhutla,” kata Puan.
