Nusawarta.id, Kediri – Sejumlah kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) meminta pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU yang digelar di Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, berlangsung dengan penuh kebijaksanaan, kehati-hatian, dan tanggung jawab.
Pesan tersebut disampaikan para masyayikh dalam pertemuan yang berlangsung menjelang agenda Munas dan Konbes NU. Pengasuh Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Abdurrohman Al-Kautsar atau Gus Kautsar, mengatakan para ulama berharap forum tersebut tetap menjaga nilai-nilai dasar dan tradisi keulamaan NU.
“Beliau para masyayikh sangat berharap dan memohon agar musyawarah nasional alim ulama dan juga konferensi besar yang diselenggarakan di Pesantren Ploso ini berjalan dengan penuh kebijaksanaan, kehati-hatian, dan tanggung jawab,” kata Gus Kautsar di Kediri, Sabtu (20/6/2026).
Menurut dia, para kiai sepuh menyampaikan sejumlah pesan kepada peserta Munas dan Konbes. Salah satunya, agar forum tidak membahas maupun menetapkan kebijakan yang berpotensi mengurangi, menggeser, atau menjauhkan hubungan historis, kultural, dan spiritual antara NU sebagai jamiyah dengan para masyayikh pengasuh pesantren muktabarah.
Baca Juga : Pemerintah Kembali Berikan Diskon Tarif Transportasi Selama Libur Sekolah 2026
Para ulama juga meminta agar pengaturan syarat dan mekanisme pemilihan Ahlul Halli Wal Aqdi (Ahwa) tetap mempertahankan karakter sebagai forum keulamaan yang bertumpu pada kedalaman ilmu, keteladanan, akhlak, luasnya pengabdian, serta pengakuan keulamaan di lingkungan NU.
Gus Kautsar menilai para masyayikh berpandangan bahwa pendekatan yang terlalu menitikberatkan pada jabatan struktural maupun keterwakilan wilayah berpotensi menggeser fungsi Ahwa dari forum keulamaan menjadi forum representasi organisasi.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat mempersempit ruang pengabdian ulama pesantren yang memiliki otoritas keilmuan dan kewibawaan keagamaan, tetapi tidak berada dalam struktur organisasi atau tidak terakomodasi dalam skema keterwakilan wilayah.
“Beliau-beliau beranggapan bahwa dalam jangka panjang langkah-langkah ini akan melemahkan, menjauhkan bahkan melepaskan ikatan historis antara NU dengan pesantren dan para masyayikh serta mengurangi fungsi keulamaan sebagai penggali, penjaga, dan pemberi arah perjalanan organisasi,” ujarnya.
Selain itu, para masyayikh juga meminta aturan yang selama ini berlaku tetap dipertahankan, termasuk larangan bagi ketua umum PBNU untuk merangkap jabatan sebagai pejabat eksekutif.
Terkait mekanisme pemilihan Ahwa, Gus Kautsar menegaskan hingga saat ini belum ada perubahan. Namun, para ulama berharap mekanisme tersebut tidak diubah karena memiliki nilai historis dan menjadi bagian dari penguatan tradisi kultural NU.
Sementara itu, salah seorang kiai sepuh yang hadir dalam pertemuan tersebut, K.H. Asep Saifuddin Chalim, menegaskan bahwa NU merupakan rumah besar bagi pondok-pondok pesantren sehingga keputusan yang diambil harus tetap berpijak pada pandangan para ulama.
Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah itu menyatakan panitia harus mengikuti petunjuk para masyayikh dalam proses pemilihan Rais Syuriyah dan Rais Aam PBNU.
Ia menyebut para ulama menolak draf mekanisme Ahwa berbasis sistem zona dan menginginkan Ahwa tetap menjadi representasi kalangan ulama.
“Para masyayikh, para ulama menolak draf untuk Ahwa dengan sistem zona, tetapi Ahwa harus jadi representatif ulama. Kemudian menolak bahwa ketua PBNU bisa merangkap jadi jabatan eksekutif,” kata Asep.
Pertemuan para kiai sepuh tersebut dihadiri sejumlah ulama dan pengasuh pesantren, di antaranya K.H. Nurul Huda Jazuli dari Ponpes Al Falah Ploso, K.H. Anwar Manshur dan K.H. A. Kafabihi Mahrus dari Ponpes Lirboyo Kediri, K.H. R. Muhammad Khalil As’ad dari Ponpes Wali Songo Situbondo, serta Mustasyar PBNU Prof. K.H. Said Aqil Siroj. Mereka bersama para masyayikh lainnya menyampaikan harapan agar Munas Alim Ulama dan Konbes NU tetap menjaga khittah, fikrah, dan manhaj organisasi sebagaimana diwariskan para pendiri NU.
