Nusawarta.id, Banjarbaru – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan langkah proaktif dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan fiskal daerah. Dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Harmanudin, rombongan melakukan konsultasi strategis ke Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Jumat (23/1/2026).
Kunjungan kerja tersebut diterima oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPKAD Kalsel, Gusti Dahliana Kesuma, SE, bersama jajaran teknis terkait. Pertemuan ini difokuskan pada pendalaman tata kelola Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Hibah, dua komponen penting yang menjadi tulang punggung struktur pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Bumbu.
Dalam forum tersebut, Komisi II DPRD Tanah Bumbu secara intensif menggali informasi mengenai mekanisme pengalokasian, sistem penyaluran, hingga regulasi terbaru yang mengatur DBH dan Dana Hibah. Hal ini dinilai krusial untuk memastikan proses perencanaan dan realisasi anggaran berjalan tepat waktu serta sesuai ketentuan yang berlaku.
Sejumlah anggota Komisi II yang turut hadir, yakni Rusdi, Abdul Rahim, Tarmiji, Muhammad Haris Fadillah, dan Gusti Erwin Arifin, secara bergantian menyoroti berbagai potensi kendala administratif yang kerap menjadi penyebab keterlambatan penyaluran dana ke daerah.
Baca Juga : Komisi III DPRD Tanah Bumbu Perkuat Kesiapsiagaan Bencana Lewat Kunjungan ke BPBD Kalsel
Mereka menekankan pentingnya sinkronisasi dan validasi data antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten agar arus kas daerah tidak terganggu.
Komisi II menegaskan bahwa konsultasi ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan bagian dari upaya konkret DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, khususnya di bidang keuangan daerah. Dengan pemahaman yang komprehensif, DPRD diharapkan mampu mengawal kebijakan anggaran secara lebih efektif dan akuntabel.
Sementara itu, pihak BPKAD Provinsi Kalimantan Selatan memaparkan kebijakan fiskal terkini serta langkah-langkah strategis yang telah disiapkan untuk meminimalisir hambatan birokrasi. Sinergi lintas pemerintahan ini diharapkan dapat memastikan setiap rupiah dana bagi hasil maupun dana hibah dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat Tanah Bumbu.
Kegiatan tersebut turut didampingi oleh jajaran Sekretariat DPRD Tanah Bumbu, yakni Zainal Aqli, Nelly Sari, Yola Rosyaina, dan Bayu Hidayat. Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk terus menjaga keberlanjutan fiskal daerah, yang ditandai dengan sesi foto bersama sebagai simbol soliditas dan kolaborasi antarlembaga.
Baca Juga : Komisi I DPRD Tanah Bumbu Evaluasi Program Pendidikan 2026 Bersama Dinas Pendidikan
Hasil konsultasi ini akan menjadi dasar penting bagi DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dalam menyusun postur anggaran ke depan, guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Bersujud.
