Nusawarta.id, Jakarta — Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, mengecam keras serangan militer Amerika Serikat terhadap Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro. Ia menilai tindakan Washington tersebut sebagai bentuk intervensi terhadap negara berdaulat yang mengulang pola lama kebijakan luar negeri Amerika Serikat, yakni menggunakan dalih keamanan global untuk membenarkan agresi militer.
Anwar mengatakan, dalih yang disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait upaya pemberantasan perdagangan narkotika internasional tidak memiliki dasar yang kuat dan cenderung dibangun secara sepihak. Menurutnya, narasi tersebut sengaja dikonstruksi untuk membentuk opini publik internasional agar mendukung langkah militer Amerika Serikat.
“Ini bukan kejadian baru. Sejarah menunjukkan Amerika Serikat berulang kali menggunakan tuduhan sepihak untuk menyerang negara lain. Apa yang terjadi di Venezuela hari ini sangat mirip dengan Irak pada 2003,” kata Anwar Abbas, Senin (5/1/2026).
Ia menilai, tuduhan terhadap pemerintahan Maduro tidak pernah diuji melalui mekanisme internasional yang independen dan transparan. Sebaliknya, Amerika Serikat langsung mengambil langkah sepihak dengan menggunakan kekuatan militer.
Baca Juga : Banjir dan Longsor Renggut Ribuan Rumah di Sumatera, MUI Serukan Muhasabah Nasional
“Kita sudah sangat hafal polanya. Ketika AS ingin menjatuhkan sebuah pemerintahan yang tidak sejalan dengan kepentingannya, mereka menebar tuduhan, membangun opini, lalu mengajak dunia untuk bersimpati. Setelah itu, intervensi militer dilakukan,” ujarnya.
Anwar Abbas kemudian merujuk pada invasi Amerika Serikat dan Inggris ke Irak pada 2003 sebagai contoh nyata dari pola tersebut. Saat itu, Presiden AS George W. Bush dan Perdana Menteri Inggris Tony Blair menuding Presiden Irak Saddam Hussein mengembangkan senjata pemusnah massal serta memiliki hubungan dengan kelompok teroris Al Qaeda. Tuduhan itu kemudian dijadikan legitimasi untuk melakukan invasi militer.
“Faktanya, setelah Irak dihancurkan dan Saddam Hussein dihukum mati, laporan intelijen Amerika Serikat dan Inggris sendiri mengakui bahwa senjata pemusnah massal itu tidak pernah ditemukan. Hubungan dengan Al Qaeda pun terbukti tidak signifikan,” kata Anwar.
Ia menambahkan, meskipun Tony Blair kemudian mengakui adanya kesalahan intelijen, pengakuan tersebut tidak disertai dengan pertanggungjawaban moral maupun politik yang sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan.
“Tidak ada permintaan maaf yang setimpal atas kehancuran Irak, korban jiwa yang sangat besar, serta instabilitas berkepanjangan yang masih dirasakan hingga hari ini,” ujarnya.
Menurut Anwar, motif utama di balik invasi Irak bukanlah isu keamanan, melainkan kepentingan ekonomi, khususnya penguasaan cadangan minyak. Pola serupa, kata dia, kini kembali terlihat dalam kasus Venezuela.
“Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, bahkan melampaui Arab Saudi dan Kanada. Di situlah kepentingan sesungguhnya. Ini bukan soal narkoba atau demokrasi, tetapi soal sumber daya,” tegasnya.
Baca Juga : MUI HSU Gelar Silaturahmi Ulama dan Pemerintah, Perkuat Sinergi Pembinaan Umat
Selain minyak, Venezuela juga dikenal memiliki kekayaan alam lain seperti gas alam, emas, dan berbagai mineral strategis. Anwar menilai kekayaan sumber daya tersebut menjadi faktor utama yang mendorong upaya Amerika Serikat untuk menyingkirkan Presiden Nicolás Maduro dari tampuk kekuasaan.
“Karena Maduro tidak mau tunduk dan tidak mau menyerahkan kekayaan negaranya kepada kepentingan asing, maka cara yang dipilih adalah menjatuhkannya dengan kekuatan militer,” kata Anwar.
Ia juga menyinggung sejumlah preseden buruk dalam sejarah internasional, termasuk nasib mantan pemimpin Libya Muammar Khaddafi. Menurut Anwar, Khaddafi disingkirkan dengan cara kekerasan setelah dinilai tidak lagi sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya.
“Sejarah menunjukkan, pemimpin-pemimpin negara yang tidak mau tunduk pada kepentingan Amerika Serikat sering kali disingkirkan melalui cara-cara yang tidak beradab dan melanggar hukum internasional,” ujarnya.
Lebih jauh, Anwar mempertanyakan sikap komunitas internasional terhadap rangkaian peristiwa tersebut. Ia menilai dunia internasional seharusnya bersikap lebih kritis dan tidak serta-merta menerima dalih yang disampaikan Washington.
“Pertanyaannya sekarang, apakah dunia masih akan percaya pada dalih yang disampaikan Amerika Serikat? Jika pola kebohongan dan manipulasi ini terus diulang, maka kepercayaan global terhadap tatanan internasional akan runtuh,” katanya.
Anwar menegaskan bahwa serangan terhadap Venezuela harus dipandang sebagai persoalan serius yang menyangkut masa depan hukum internasional dan prinsip kedaulatan negara.
“Ini bukan hanya tentang Venezuela atau Nicolás Maduro. Ini adalah persoalan besar tentang keadilan global, kedaulatan negara, dan apakah hukum internasional masih dihormati atau justru diinjak-injak oleh negara kuat,” pungkasnya.
