Nusawarta.id, Manado – Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dinilai sebagai momentum strategis untuk menyatukan arah pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini disampaikan Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Hendriwan, saat mewakili Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk dalam Musrenbang RKPD Tahun 2026 Provinsi Sulawesi Utara di Manado, Rabu (23/4/2025). Menurutnya, Musrenbang merupakan ruang penting untuk menyinkronkan program lintas pemerintahan agar pelaksanaannya berjalan searah dan efektif di lapangan.
Hendriwan menekankan bahwa pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan nasional. Karena itu, rencana kerja daerah wajib mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target nasional.
Dalam menyusun RKPD, pemerintah daerah juga didorong untuk memetakan dukungan terhadap program prioritas pusat, tanpa mengabaikan visi dan misi kepala daerah yang menjadi pijakan politik pembangunan lokal. Menurutnya, keseimbangan antara target nasional dan kepentingan daerah akan menjadikan perencanaan pembangunan lebih relevan dan berdampak luas.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata bertumpu pada pemerintah, melainkan membutuhkan sinergi dengan sektor swasta dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, Pemda diminta membuka ruang keterlibatan yang lebih luas dalam proses perencanaan, sehingga kebijakan yang lahir benar-benar mencerminkan kebutuhan riil dan aspirasi publik.
Dalam konteks penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Hendriwan menggarisbawahi pentingnya berangkat dari proyeksi pendapatan yang realistis sebelum menyusun kebutuhan belanja. Langkah ini dinilai penting untuk menghindari munculnya program-program yang tidak prioritas dan mencegah terjadinya defisit anggaran.
Ia juga menyinggung kebijakan efisiensi anggaran yang kini menjadi fokus pemerintah. Menurutnya, efisiensi bukan berarti pemangkasan serampangan, melainkan bentuk rasionalisasi agar anggaran yang ada diarahkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan prioritas. Dengan pendekatan ini, setiap rupiah yang dibelanjakan akan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkay dalam sambutannya menyatakan bahwa Musrenbang RKPD harus dijadikan forum nyata untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan arah pembangunan nasional. Ia menyampaikan bahwa tema pembangunan Sulut tahun 2026 mengusung semangat penguatan sumber daya manusia, pengembangan agrobisnis, dan pariwisata yang didukung regulasi dan inovasi. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tidak menjadikan Musrenbang sekadar rutinitas formal, tetapi sebagai sarana menyatukan langkah, menetapkan prioritas, dan memastikan pembangunan menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
Musrenbang RKPD 2026 Provinsi Sulut ini turut dihadiri oleh anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sulut, Ketua DPRD Provinsi Sulut, jajaran Forkopimda, para bupati dan wali kota, serta perwakilan kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya. Forum ini diharapkan menjadi landasan kokoh dalam menyusun program pembangunan daerah yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil. (Rahmat/Red)
