Nusawarta.id, Kebumen – Polemik mengenai transparansi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Kebumen dinilai harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Pemerintah diminta lebih fokus menghadirkan kinerja nyata yang dirasakan masyarakat daripada larut dalam polemik yang berkepanjangan.
Pandangan tersebut disampaikan Praktisi Hukum Kebumen sekaligus dosen perguruan tinggi, Aditya Setiawan, S.H., M.H., menanggapi dinamika yang muncul terkait kritik mahasiswa terhadap pelaksanaan Program MBG yang kemudian mendapat klarifikasi dari tim penasihat hukum Bupati Kebumen.
Menurut Aditya, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari hak konstitusional masyarakat dalam sistem demokrasi. Namun, kritik yang disampaikan harus didasarkan pada data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, pemerintah juga memiliki kewajiban menjawab kritik melalui keterbukaan informasi dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Baca Juga : Gerindra Kaji Putusan MK soal Pemisahan Anggaran MBG dari Anggaran Pendidikan
“Dalam negara demokrasi, kritik adalah hak masyarakat yang dijamin konstitusi. Namun kritik yang baik harus berbasis data dan fakta, bukan asumsi. Sebaliknya, pemerintah juga tidak cukup hanya memberikan klarifikasi, tetapi harus menunjukkan kinerja yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya, Selasa (4/8/2026).
Ia menilai masyarakat saat ini lebih membutuhkan solusi konkret dibandingkan perdebatan yang terus bergulir di media sosial maupun ruang publik. Ukuran keberhasilan pemerintah, menurutnya, bukan terletak pada banyaknya klarifikasi yang disampaikan, melainkan pada meningkatnya kualitas pelayanan publik, terbukanya lapangan pekerjaan, membaiknya sektor pendidikan dan kesehatan, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
Selain pemerintah daerah, Aditya juga menyoroti pentingnya peran DPRD Kabupaten Kebumen dalam menjalankan fungsi pengawasan. Menurutnya, anggota dewan perlu lebih aktif turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata.
Ia juga mengingatkan agar dinamika yang berkembang tidak mengalihkan perhatian dari upaya pencegahan korupsi. Pengalaman sejumlah kepala daerah di Jawa Tengah yang tersandung kasus korupsi, termasuk sejarah kasus yang pernah terjadi di Kebumen, harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh penyelenggara pemerintahan untuk memperkuat integritas, transparansi, dan sistem pengawasan internal.
Di tengah pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), Aditya turut mengajak masyarakat meningkatkan literasi digital agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Menurutnya, perkembangan teknologi membuat informasi dapat tersebar dengan sangat cepat sehingga masyarakat perlu lebih cermat dalam membedakan fakta dan opini.
“Di era AI sekarang, informasi dapat diproduksi dan menyebar sangat cepat. Tidak semua konten mencerminkan fakta. Karena itu masyarakat harus semakin kritis dalam memilah informasi, sementara pejabat publik juga harus meningkatkan keterbukaan agar tidak muncul ruang bagi spekulasi,” katanya.
Baca Juga : BGN Copot 137 Kepala SPPG, Tegaskan Nol Toleransi atas Pelanggaran Program MBG
Aditya menegaskan pejabat publik harus siap menerima kritik sebagai bagian dari konsekuensi jabatan yang diemban. Sebaliknya, kritik juga harus disampaikan secara bertanggung jawab dengan tetap mengedepankan etika, data, dan ketentuan hukum.
Ia berharap polemik yang berkembang di Kebumen dapat menjadi titik balik untuk memperkuat kualitas pemerintahan. Menurutnya, kepercayaan masyarakat tidak dibangun melalui perdebatan, melainkan melalui kerja nyata, pelayanan publik yang semakin baik, serta penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Jangan sampai energi pemerintah habis hanya untuk menjawab isu. Yang jauh lebih penting adalah menjawab kebutuhan rakyat melalui kerja nyata. Ketika pelayanan publik semakin baik, pembangunan berjalan, dan kesejahteraan meningkat, maka kepercayaan masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya,” pungkasnya.
