Nusawarta.id, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pengusutan terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Instruksi tersebut disampaikan Prabowo karena praktik penyelundupan dinilai masih marak terjadi.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).
Prabowo secara langsung meminta Purbaya mengevaluasi kinerja Bea Cukai, terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan penyelundupan.
“Menteri Keuangan usut bea cukai juga. Tugasmu jaga penyelundupan, kenapa masih banyak penyelundupan di situ,” kata Prabowo dalam pidatonya.
Menurut Prabowo, instruksi tersebut bukan semata-mata bentuk kritik terhadap institusi Bea Cukai. Ia justru menilai hal itu sebagai tantangan agar jajaran Bea Cukai meningkatkan kinerja dalam memberantas berbagai bentuk penyimpangan.
Baca Juga : Puan Minta Ruang Digital Dijaga dari Hoaks dan Polarisasi
“Enggak ada masalah, kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik. Mereka anak-anak kita harus kita tegakkan rakyat kita tidak mau terima ketidakadilan, tidak mau lagi penyelewengan mereka,” ujarnya.
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membiarkan praktik penyelundupan maupun penyelewengan yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat. Pengawasan yang kuat dinilai penting untuk memastikan penerimaan negara sekaligus melindungi aktivitas perdagangan yang legal.
Instruksi Presiden tersebut disampaikan setelah Menteri Keuangan Purbaya sebelumnya melakukan penguatan pengawasan terhadap jajaran Bea Cukai di wilayah perbatasan.
Pada Jumat (7/8/2026), Purbaya meninjau langsung Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Bea Cukai Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat kesiapan pengawasan laut di kawasan perbatasan timur Indonesia.
Dalam kunjungannya, Purbaya memeriksa kesiapan armada patroli serta fasilitas PSO Bea Cukai Kupang yang menjadi salah satu pangkalan strategis dalam pengawasan kepabeanan dan cukai di wilayah Nusa Tenggara Timur.
PSO Bea Cukai Kupang juga menjalankan patroli terpadu bersama TNI AL, Polairud, dan PSDKP. Selain itu, fasilitas tersebut turut mendukung pemantauan dan operasi pencarian serta pertolongan (SAR) dalam kondisi darurat di perairan Nusa Tenggara Timur.
Purbaya sebelumnya menegaskan pentingnya penguatan pengawasan laut untuk menjaga kedaulatan ekonomi nasional. Menurutnya, posisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah perairan luas dan berbatasan langsung dengan sejumlah negara membutuhkan sistem pengawasan yang semakin kuat.
Baca Juga : Komisi III Minta TNI-Polri Usut Tuntas 1.000 Tambang Timah Ilegal di Babel
“Pengawasan laut harus terus diperkuat melalui modernisasi sarana operasi, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kompetensi personel agar mampu menjawab tantangan pengawasan di wilayah perbatasan yang semakin kompleks,” ujar Purbaya.
Instruksi Prabowo kini menjadi tantangan bagi Kementerian Keuangan dan Bea Cukai untuk membenahi sistem pengawasan sekaligus memastikan pemberantasan penyelundupan dilakukan secara konsisten.
