Nusawarta.id, Jakarta – Hasil survei nasional Adidaya Institute menunjukkan mayoritas responden menginginkan evaluasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah menyusul kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Direktur Politik dan Demokrasi Adidaya Institute, Ahmad Fadhli, mengatakan sebanyak 46,4 persen responden memilih evaluasi SPPG, sedangkan 19,7 persen menginginkan penutupan dapur MBG yang bermasalah.
“Hal tersebut menunjukkan tuntutan publik agar pemerintah menerapkan sanksi yang bijaksana kepada SPPG, serta melakukan tindakan cepat sekaligus memastikan keselamatan penerima manfaat menjadi prioritas,” kata Fadhli dalam keterangannya kepada Inilah.com di Jakarta, Jumat (9/10/2026).
Baca Juga : BOPPJ dan Pemprov Jateng Masifkan Penanaman Mangrove Sebelum Giant Sea Wall
Menurut Fadhli, kasus keracunan MBG tidak seharusnya hanya dipandang sebagai kesalahan individu, seperti kepala SPPG atau petugas dapur. Hasil survei tersebut, kata dia, menunjukkan perlunya tindakan tegas yang disertai pembenahan sistem secara menyeluruh.
Ia menilai evaluasi perlu mencakup pemeriksaan terhadap proses pengadaan bahan baku, penerapan standar operasional prosedur (SOP), pengendalian suhu makanan, sanitasi dapur, hingga pengawasan dan distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Fadhli juga mengingatkan bahwa pemberhentian kepala SPPG, pengawas gizi, atau karyawan hanya tepat apabila terbukti terjadi kelalaian atau pelanggaran. Namun, sanksi personal tidak serta-merta menghilangkan risiko jika sumber masalah dalam sistem operasional masih dibiarkan.
“Kalau kepala SPPG diganti tetapi pemasok bahan baku tetap sama, prosedur penerimaan bahan tidak berubah, pengendalian suhu tidak diperketat, sanitasi dapur tidak diperbaiki, maka orangnya memang berganti, tetapi sumber risiko utamanya tetap masih ada,” ujarnya.
Baca Juga : PBNU Sosialisasikan AD/ART Baru, Mekanisme Pemilihan Pengurus Diperbarui
Ia menegaskan, penutupan dapur yang terbukti membahayakan penerima manfaat tetap diperlukan sebagai langkah perlindungan. Meski demikian, tindakan tersebut harus disertai identifikasi penyebab utama agar kejadian serupa tidak terulang.
“Menutup dapur yang terbukti berisiko dan bermasalah adalah tindakan yang benar, tetapi sifatnya lebih sebagai containment daripada root-cause solution,” tutur Fadhli.
Menurutnya, penanganan kasus keracunan MBG perlu menggabungkan pemberian sanksi terhadap pihak yang terbukti melanggar dengan perbaikan tata kelola, pengawasan, dan standar keamanan pangan. Dengan demikian, keselamatan penerima manfaat tetap terjaga tanpa mengabaikan upaya memperbaiki pelaksanaan program.
