Nusawarta.id, Semarang – Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan memperluas penanaman mangrove di kawasan pesisir Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, sebelum pembangunan Giant Sea Wall dimulai.
Wakil Kepala BOPPJ Fadil Imran mengatakan, program penanaman mangrove akan melibatkan masyarakat dan direncanakan berlangsung dalam waktu dekat. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan ekologis kawasan Pantura Jawa.
Hal itu disampaikan Fadil saat melakukan audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Semarang, Kamis (8/10/2026).
“Presiden sudah memerintahkan BOPPJ untuk mengoptimalkan perlindungan ekologis dan pengembangan ekonomi masyarakat di Pantura. Salah satu wilayah yang menjadi titik untuk dikelola adalah di Kota Semarang, Demak, dan Kendal,” kata Fadil.
Menurut dia, keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan kawasan pesisir. Konsep tersebut juga sejalan dengan pembangunan Giant Sea Wall yang tidak hanya menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pemberdayaan masyarakat.
Baca Juga : KPU Jelaskan Verifikasi Ijazah Gibran di Pilpres 2024 Usai Putusan MK
“Giant Sea Wall dalam konsep besarnya adalah pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat,” ujarnya.
Dalam audiensi tersebut, BOPPJ dan Pemprov Jateng turut membahas sejumlah praktik pengelolaan mangrove yang telah berjalan di wilayah Jawa Tengah. Salah satunya dilakukan tokoh pemuda Kabupaten Brebes, Mohammad Bangkit, yang menggerakkan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Ekowisata Hutan Mangrove di Desa Kaliwlingi, Kecamatan Brebes.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyebut langkah BOPPJ sejalan dengan program Mageri Segoro yang telah dijalankan di kawasan pesisir Jawa Tengah dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.
“Tentu saja program BOPPJ itu selaras dengan program Jawa Tengah. Kita punya program Mageri Segoro yang itu sudah melibatkan seluruh komponen masyarakat,” kata Luthfi.
Jawa Tengah memiliki garis pantai sepanjang 1.127,85 kilometer. Dari jumlah tersebut, kawasan Pantai Utara (Pantura) mencapai 651,47 kilometer, Pantai Selatan 343,50 kilometer, dan Karimunjawa 132,88 kilometer.
Luthfi mengatakan kawasan pesisir membutuhkan perlindungan karena berkaitan langsung dengan permukiman, tambak, perikanan, kawasan industri, infrastruktur, serta aktivitas masyarakat.
Baca Juga : Golkar: Tindak Lanjut Putusan MK soal Gibran Bergantung Konsensus Parpol
Khusus kawasan Pantura, sejumlah persoalan masih menjadi tantangan, mulai dari abrasi dan erosi, banjir, rob, penurunan muka tanah hingga sedimentasi. Karena itu, perlindungan Pantura dinilai membutuhkan penanganan terpadu antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan.
Dalam jangka panjang, pemerintah menyiapkan pembangunan Giant Sea Wall sepanjang Pantura Jawa yang masuk dalam proyek strategis nasional. Di Jawa Tengah, proyek tersebut direncanakan membentang sekitar 274,7 kilometer, mulai dari Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Demak, Jepara, Pati hingga Rembang.
Luthfi berharap upaya penghijauan pesisir melalui penanaman mangrove dan tanaman pantai lainnya dapat dilakukan sejak dini, sebelum pembangunan Giant Sea Wall dimulai.
“Sebelum adanya Giant Sea Wall berdiri, harapannya masyarakat sudah terbiasa dengan penanaman mangrove, cemara, kemudian kelapa nyiur dan sebagainya. Sehingga upaya pencegahan sejak dini ini diberikan sebelum pelaksanaan (Giant Sea Wall) dilaksanakan,” ujarnya.
