Nusawarta.id, Jawa Tengah – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan keprihatinannya atas kabar dugaan operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disebut melibatkan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Meski demikian, ia meminta semua pihak menunggu keterangan resmi dari KPK.
Pernyataan itu disampaikan Luthfi seusai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Kota Salatiga, Kamis (15/10/2026).
“Kalau itu benar, saya merasa prihatin,” kata Luthfi saat dimintai tanggapan oleh awak media.
Luthfi menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama ini terus mengingatkan para kepala daerah agar menjalankan pemerintahan secara bersih dan menerapkan tata kelola yang baik.
Baca Juga : Fadli Zon Siapkan Basis Data Nasional untuk Pengajuan Tenun Indonesia ke UNESCO
Menurut dia, prinsip clean and good government harus menjadi komitmen seluruh kepala daerah dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Di wilayah kita juga sering kita ingatkan para bupati, wali kota untuk menciptakan clean and good government,” ujarnya.
Terkait langkah selanjutnya apabila kabar OTT tersebut terbukti, Luthfi mengatakan pihaknya masih menunggu kepastian dari KPK. Ia menegaskan, langkah pemerintah akan mempertimbangkan penetapan resmi dari lembaga antirasuah tersebut.
“Kita nanti tunggu penetapannya dari KPK, ya. Kalau sudah ada penetapan resmi, baru nanti,” katanya.
Sebelumnya, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dikabarkan terjaring OTT KPK pada Kamis (15/10/2026). Namun, hingga kabar tersebut beredar, belum ada konfirmasi resmi dari KPK mengenai operasi maupun status hukum Hamenang.
Baca Juga : Khofifah Minta ASN Jatim Utamakan Dampak Nyata bagi Masyarakat
Kabar tersebut muncul beberapa hari setelah Luthfi melantik Mahanni Yulindha Pratiwi sebagai Wakil Bupati Klaten di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin (12/10/2026).
Mahanni dilantik untuk mengisi sisa masa jabatan 2025–2030, menggantikan Benny Indra Ardianto yang meninggal dunia pada Februari 2026.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini masih menunggu perkembangan resmi dari KPK sebelum menentukan langkah lebih lanjut terkait kabar yang menyeret kepala daerah tersebut.
Respon (1)