Nusawarta.id, Magelang – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo memimpin diskusi dalam Retret Kepala Daerah yang berlangsung di Magelang pada 21-28 Februari 2025. Forum ini membahas dua topik utama, yakni Pemajuan Kebudayaan sebagai Pilar Pembangunan Daerah serta Transformasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Kedua tema tersebut dipaparkan oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan Kepala Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia, Muhammad Irfan Yusuf, pada Rabu (26/2/2025).
Diskusi ini menjadi ajang strategis bagi kepala daerah untuk memahami peran kebudayaan dalam pembangunan serta mengatasi tantangan dalam pengelolaan ibadah haji dan umrah. Para narasumber menyoroti pentingnya integrasi kebijakan budaya dengan pembangunan daerah guna mendukung Nawacita 8, yang berfokus pada harmoni lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama.
Selain membahas strategi ke depan, para pembicara juga memaparkan capaian 100 hari kerja kabinet Merah Putih, memberikan gambaran terbaru mengenai kebijakan kebudayaan serta perkembangan transformasi penyelenggaraan haji di Indonesia.
Yusharto menegaskan bahwa forum ini memberikan ruang bagi kepala daerah untuk merumuskan solusi atas tantangan di bidang kebudayaan dan keagamaan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi aktif antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun kebijakan yang lebih efektif.
“Bapak/Ibu sekalian, memang tidak cukup waktu untuk membahas seluruh isu yang berkaitan dengan kebudayaan dan penyelenggaraan haji. Namun, ini bisa menjadi langkah awal bagi kita untuk membangun komunikasi lebih lanjut. Saya yakin Pak Menteri dan Pak Kepala Badan siap berkoordinasi lebih jauh dengan para kepala daerah,” ujar Yusharto dalam penutupan diskusi.
Ia juga menambahkan bahwa penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah akan menjadi kunci dalam memajukan kebudayaan serta meningkatkan kualitas layanan ibadah haji dan umrah bagi masyarakat Indonesia. Dengan komunikasi yang lebih intensif, diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan daerah dan masyarakat. (Ki/Red)
