Nusawarta.id, Jakarta – Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) menggelar acara buka puasa bersama dan diskusi strategis di rumah dinas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Jakarta, pada Rabu, (12/3/2025). Acara yang dihadiri ribuan orang ini menjadi momentum penting bagi para alumni HMI untuk membahas peran strategis hilirisasi dalam pembangunan nasional serta posisi Bahlil di kancah politik dan ekonomi Indonesia.
Hilirisasi: Memutus Rantai Produksi Kolonial dan Membangun Ekonomi Mandiri
Salah satu pembicara utama dalam diskusi tersebut adalah senior KAHMI, Fahry Ali, yang mengulas pentingnya hilirisasi dalam mengubah struktur ekonomi Indonesia yang masih bercorak kolonial. Fahry mengaitkan konsep “imagined community” dari Benedict Anderson dengan upaya membangun solidaritas kebangsaan melalui hilirisasi.
“Hilirisasi bukan sekadar kebijakan ekonomi, tetapi juga langkah politik yang menegaskan kemandirian bangsa. Sejak masa kolonial, Indonesia hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi industri negara lain. Hilirisasi adalah upaya memutus rantai eksploitasi tersebut,” ujar Fahry Ali.
Ia mengingatkan bahwa sejarah mencatat bagaimana sejak 1830, sistem tanam paksa dan eksploitasi sumber daya alam Indonesia dilakukan tanpa ada proses industrialisasi di dalam negeri. Baru pada 1972, di era Orde Baru, hilirisasi mulai diperkenalkan dengan pembangunan smelter timah. Kini, melalui Satgas Hilirisasi yang dipimpin Bahlil, upaya ini terus digenjot agar Indonesia tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah.
“Saya dan kita semua di belakang Anda, Bahlil,” tegas Fahry, menegaskan dukungan penuh terhadap Menteri ESDM dalam mendorong hilirisasi sebagai pilar utama ekonomi nasional.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa hilirisasi harus berjalan dengan prinsip keadilan sosial. Ketimpangan distribusi manfaat masih menjadi tantangan, di mana keuntungan besar sering kali lebih banyak dinikmati oleh investor asing daripada masyarakat lokal. Oleh karena itu, menurut Fahry, pendekatan hilirisasi harus lebih sensitif terhadap hak-hak masyarakat sekitar wilayah eksploitasi sumber daya alam.
Golkar di Bawah Bahlil: Tantangan dan Harapan dalam Demokrasi Indonesia
Selain membahas hilirisasi, diskusi juga menyoroti peran strategis Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Fahry Ali mengulas sejarah panjang Golkar yang tetap bertahan sebagai kekuatan politik utama di Indonesia meskipun rezim Orde Baru telah tumbang.
“Sejak 1999, banyak yang meramalkan kejatuhan Golkar. Namun, partai ini tetap solid dan bahkan mampu memenangkan Pemilu 2004. Keuletan dan daya tahan politik Golkar tidak bisa diremehkan,” jelas Fahry.
Kini, di bawah kepemimpinan Bahlil, Golkar menghadapi tantangan besar untuk tetap relevan di era demokrasi modern. Sebagai Ketua Umum Golkar dan pejabat eksekutif di kabinet, Bahlil memiliki tanggung jawab ganda untuk memastikan partai tetap menjadi pilar utama demokrasi konstitusional Indonesia.
“Ini kesempatan emas bagi Bahlil untuk menunjukkan kepemimpinan yang mampu mengharmonikan kepentingan negara dan bangsa. Golkar harus tetap menjadi partai yang memimpin dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat,” ujar Fahry.
Bahlil: Hilirisasi adalah Kunci Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa hilirisasi merupakan kunci dalam mendorong investasi nasional dan menciptakan lapangan pekerjaan. Ia menyebutkan bahwa investasi saat ini berkontribusi sekitar 30% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, sehingga industrialisasi berbasis hilirisasi menjadi langkah yang tidak bisa dihindari.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan konsumsi domestik untuk pertumbuhan ekonomi. Jika ingin menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas, kita harus mendorong investasi di sektor industri dan hilirisasi,” jelas Bahlil.
Ia mencontohkan keberhasilan hilirisasi nikel yang telah meningkatkan nilai ekspor Indonesia secara signifikan.
“Dulu kita hanya mengekspor bahan mentah, sekarang dengan hilirisasi, ekspor nikel kita sudah mencapai 40 miliar USD. Ini membuktikan bahwa hilirisasi mampu mengubah struktur ekonomi kita,” ujarnya.
Namun, Bahlil juga mengingatkan bahwa keberhasilan hilirisasi sangat bergantung pada peran negara dalam mengatur kebijakan dan regulasi yang jelas. Tanpa koordinasi yang baik antar-kementerian dan lembaga, hilirisasi berpotensi mengalami stagnasi akibat tumpang tindih kebijakan.
“Tidak ada satu pun negara yang berhasil melakukan industrialisasi tanpa keterlibatan negara secara aktif. Oleh karena itu, kita harus memastikan ada tata kelola yang jelas agar hilirisasi berjalan efektif,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan manfaat hilirisasi agar tidak hanya menguntungkan investor asing.
“Hilirisasi harus berkeadilan. Jangan sampai hanya dinikmati oleh investor luar negeri sementara masyarakat kita hanya jadi penonton,” tambahnya.
Sebagai langkah strategis, Bahlil mengatakan bahwa ia telah mengusulkan pembentukan Satgas Hilirisasi untuk memastikan kebijakan ini berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan.
“Kami sudah menyusun roadmap hilirisasi untuk 26 komoditas, termasuk mineral, pertanian, dan perikanan. Ini adalah langkah besar agar Indonesia tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah,” jelasnya.
Dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan melibatkan berbagai pihak, Bahlil optimistis bahwa hilirisasi akan membawa Indonesia menuju ekonomi yang lebih mandiri dan berdaya saing di tingkat global.
Masa Depan Hilirisasi dan Kepemimpinan Bahlil
Acara buka puasa dan diskusi strategis MN KAHMI ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga forum penting dalam merumuskan arah kebijakan ekonomi dan politik nasional. Dukungan yang mengalir kepada Bahlil menunjukkan bahwa hilirisasi telah menjadi agenda nasional yang mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan.
Sebagai Ketua Umum Golkar dan Menteri ESDM, Bahlil kini berada di persimpangan jalan besar. Keberhasilannya dalam menjalankan hilirisasi akan menentukan masa depan industrialisasi Indonesia, sementara kepemimpinannya di Golkar akan menguji kemampuannya dalam menjaga stabilitas politik partai dan memperkuat demokrasi konstitusional.
Dengan tantangan besar di depan, publik menanti bagaimana langkah Bahlil selanjutnya dalam mewujudkan visi hilirisasi yang berkeadilan serta membangun Golkar sebagai kekuatan politik yang tetap relevan dan progresif di era demokrasi modern. (San/Red)
