Koperasi Merah Putih Bakal Dilibatkan Salurkan PKH dan Bansos Pemerintah

  • Bagikan
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat memberikan keterangan di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (11/11/2026). (Foto: ANTARA/Nusawarta.id)

Nusawarta.id, Bandung – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan dilibatkan dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial (bansos) pemerintah, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan tunai.

Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan, koperasi tersebut nantinya berperan membantu pemerintah mulai dari pendataan hingga penyaluran bantuan kepada masyarakat.

“Koperasi nantinya juga membantu menyalurkan berbagai program bantuan lainnya, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan tunai, serta berbagai bantuan sosial dan pelayanan masyarakat,” kata Zulhas dalam acara Puncak Hari Ritel Nasional (HRN) 2026 yang digelar Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) di Bandung, Jawa Barat, Rabu.

Baca Juga : Yusril: Hak Angket Soal Ijazah Gibran Kewenangan DPR, Pemerintah Tak Bisa Intervensi

Ia menjelaskan, salah satu tugas KDKMP adalah membantu penyaluran bantuan beras dan pangan pemerintah yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober hingga Desember 2026.

Menurut Zulhas, ketepatan sasaran menjadi perhatian utama dalam penyaluran bantuan. Pemerintah tidak ingin bantuan diterima masyarakat yang mampu, sementara warga yang benar-benar membutuhkan justru terlewat.

“Bantuan tersebut harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Jangan sampai masyarakat yang mampu justru menerima bantuan, sementara warga yang membutuhkan tidak mendapatkannya,” ujarnya.

Baca Juga : Rano Karno Ajak Warga Jadikan Hari Pahlawan Momentum Melanjutkan Perjuangan Lewat Aksi Nyata

Zulhas menambahkan, pelibatan koperasi dalam penyaluran bansos juga membutuhkan biaya operasional, termasuk ongkos pengantaran bantuan kepada penerima manfaat.

Biaya tersebut nantinya menjadi bagian dari mekanisme operasional yang ditanggung pengelola Koperasi Desa Merah Putih. Dengan keterlibatan koperasi, pemerintah berharap proses pendataan dan distribusi bantuan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Baca Juga  Pemprov DKI Siapkan Obligasi Rp5,2 Triliun, BI Ingatkan Risiko Jangan Jadi Beban Warga
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *