Nusawarta.id, Jakarta – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom) Syahganda Nainggolan menegaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lagi memiliki ruang untuk mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait polemik ijazahnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Syahganda untuk meluruskan anggapan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan restu kepada Gibran untuk memperjuangkan persoalan ijazah melalui jalur PTUN.
Menurut Syahganda, penjelasan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sudah tepat. Yusril sebelumnya menyatakan putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persoalan tersebut telah menutup peluang upaya hukum lanjutan.
“Seolah-olah Pak Gibran itu disayang sama Presiden seperti ayahnya apa segala. Nah, dan kemudian dia mengklaim bahwa dia disuruh fight. Nah, kemudian, Pak Yusril membantah bahwa dia, Gibran, tidak punya waktu, tidak punya lagi, alasan untuk fight. Jadi, itu yang benar,” kata Syahganda di Jakarta, Rabu.
Syahganda mengungkapkan, dirinya juga telah bertemu Presiden Prabowo di kediaman resmi Presiden selama dua jam. Dalam pertemuan tersebut, ia turut menyampaikan pandangannya bahwa pernyataan Yusril mengenai polemik ijazah Gibran sudah sesuai.
Ia juga memastikan dinamika persoalan tersebut tidak memengaruhi soliditas pemerintah. Menurutnya, kabinet tetap fokus menjalankan program prioritas nasional untuk kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga : Yusril: Hak Angket Soal Ijazah Gibran Kewenangan DPR, Pemerintah Tak Bisa Intervensi
Sementara itu, Yusril menegaskan putusan MA telah menutup peluang pengajuan upaya hukum lanjutan untuk perkara yang sama.
“Putusan MA perlu dibaca dengan cermat dalam pertimbangan hukum yang dibacakan, disebutkan, ada pelanggaran serius yang membahayakan kehidupan demokrasi. Tidak hanya bagi kontestan capres/cawapres yang terlibat dalam pemilu, tetapi juga bagi kehidupan masyarakat sehingga pengajuan hukum lebih lanjut tidak ada gunanya lagi,” ujar Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).
