Nusawrata.id, Jakarta – Seluruh fraksi partai politik di DPR RI resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pengajuan tersebut berkaitan dengan polemik keabsahan ijazah Gibran.
Pengajuan HMP disampaikan dalam rapat bersama pimpinan DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu. Perwakilan seluruh fraksi hadir dan menyerahkan dokumen usulan kepada pimpinan DPR.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa yang memimpin rapat mempersilakan setiap fraksi menyampaikan usulannya secara bergiliran.
“Sehubungan dengan hal itu, kami mempersilakan kepada para pengusul untuk menyampaikan usulannya. Sesuai dengan urutan partai saja ya,” kata Saan saat membuka rapat.
Baca Juga : Yusril: Hak Angket Soal Ijazah Gibran Kewenangan DPR, Pemerintah Tak Bisa Intervensi
Fraksi PDIP menjadi pihak pertama yang menyampaikan usulan melalui Dolfie OFP. Sebanyak 14 anggota fraksi tercatat mendukung pengajuan HMP. Disusul Fraksi Golkar melalui Ahmad Doli Kurnia dengan 13 anggota pengusul.
Fraksi NasDem melalui Sugeng Suparwoto juga menyatakan dukungan penuh. Sementara Fraksi PKB yang diwakili Muhammad Khozin mengajukan HMP dengan dukungan 14 anggota.
Selanjutnya, Fraksi PKS melalui Mardani Ali Sera menyampaikan dukungan 28 anggota. Fraksi PAN diwakili Sarifudin Sudding, yang menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan surat keterangan ijazah Gibran.
Fraksi Demokrat melalui Benny K Harman dan Hinca Panjaitan mengajukan HMP dengan dukungan 18 anggota. Mereka menilai Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan.
Adapun Fraksi Partai Gerindra menjadi fraksi terakhir yang menyampaikan usulan. Perwakilan Gerindra, Azis Subekti, menyebut sebanyak 11 anggota fraksinya ikut mengajukan HMP.
Dengan pengajuan dari seluruh fraksi tersebut, proses politik terkait usulan pemakzulan Gibran kini memasuki tahapan di DPR RI. Namun, pengajuan Hak Menyatakan Pendapat belum berarti keputusan pemakzulan telah ditetapkan.
Respon (1)