Nusawarta.id – Jakarta. Plh. Dirjen Dukcapil Kemendagri, Handayani Ningrum, menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam acara resmi yang berlangsung di Ruang Rapat Sasana Bhakti Praja, Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024). Penyerahan DIPA ini menjadi dasar penting bagi pelaksanaan program strategis di lingkungan Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tahun depan.
Mendagri Tito menegaskan bahwa anggaran 2025 harus berorientasi pada kontribusi nyata untuk pencapaian Astacita, yang menjadi visi besar Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan pentingnya fokus pada swasembada energi, swasembada pangan, serta peningkatan gizi masyarakat. “Setiap program harus terukur dampaknya, tidak hanya pada internal kementerian, tetapi juga pada masyarakat luas,” ujar Tito.
Salah satu arahan utama Tito adalah efisiensi dalam penggunaan energi fosil dengan mengadopsi energi terbarukan, serta memprioritaskan hilirisasi komoditas strategis sebagai bagian dari upaya nasional. Program ini, menurut Tito, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur pengelolaan anggaran negara agar tepat sasaran dan efektif.
Plh. Dirjen Dukcapil, Handayani Ningrum, menyampaikan komitmennya untuk memanfaatkan anggaran DIPA secara optimal demi mempercepat digitalisasi layanan kependudukan. Program tersebut mencakup transformasi digital, modernisasi pelayanan publik, dan dukungan terhadap program besar seperti swasembada pangan dan energi. “Kami akan memastikan setiap rupiah yang dialokasikan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan,” ujar Handayani.
Acara tersebut dihadiri oleh pejabat Eselon I dari berbagai unit Kemendagri, termasuk Sekretaris Ditjen Dukcapil, Hani Syopiar Rustam, yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Penyerahan DIPA ini merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk mempercepat implementasi program prioritas nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Ditjen Dukcapil menegaskan komitmennya untuk mendukung visi Presiden Prabowo dalam membangun Indonesia yang mandiri dan sejahtera. Dengan DIPA 2025, Ditjen Dukcapil siap mengakselerasi transformasi digital, meningkatkan efisiensi layanan, dan memastikan kontribusi pada program-program nasional yang menjadi prioritas pemerintah. (San/Red)
