Nusawarta.id, Jakarta – Dalam upaya mempercepat penurunan kemiskinan di Indonesia, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mengambil langkah strategis. Salah satu fokus utamanya adalah menyusun kajian untuk mempermudah perizinan usaha di daerah. Langkah ini diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja baru, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.
Kepala BSKDN, Yusharto Huntoyungo, menegaskan bahwa kemudahan berusaha menjadi kunci penting untuk memperkuat ekonomi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. “Kita memerlukan kajian yang memberikan strategi kepada Mendagri untuk meningkatkan perizinan berusaha demi menjangkau penduduk miskin sekaligus menumbuhkan perekonomian daerah,” ujar Yusharto dalam Rapat Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang digelar di Ruang Sidang Utama Kantor Kemendagri, Jumat (3/1/2025).
Mengatasi Hambatan Perizinan
Yusharto menjelaskan bahwa proses perizinan yang panjang dan berbelit-belit masih menjadi kendala besar di banyak daerah. Hambatan ini tidak hanya menghalangi masuknya investasi, tetapi juga menghambat pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Padahal, UMKM adalah pilar ekonomi daerah yang berkontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan ekonomi,” tuturnya.
Dalam kajian yang disiapkan, pemerintah daerah diharapkan memetakan kendala-kendala utama dalam pelayanan perizinan dan merumuskan strategi untuk mengatasinya. “Kita butuh layanan perizinan yang lebih baik dan cepat agar daerah mampu menciptakan ekosistem usaha yang kondusif,” tambahnya.
Digitalisasi dan Kolaborasi untuk Efisiensi
Sebagai langkah konkret, BSKDN terus mendorong penerapan sistem perizinan berbasis digital. Yusharto mengungkapkan bahwa digitalisasi akan memangkas waktu proses perizinan dan meningkatkan transparansi. “Kami tidak hanya berbicara tentang perizinan usaha, tetapi juga semua jenis perizinan yang memerlukan efisiensi dan integrasi sistem,” ujarnya.
Selain itu, Yusharto menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menciptakan layanan perizinan yang lebih ramah pengguna. “Kinerja perizinan di beberapa daerah masih rendah, sehingga kolaborasi berbagai pihak sangat diperlukan agar proses ini berjalan lebih baik,” jelasnya.
Mendorong Inovasi Daerah
Yusharto juga mengimbau pemerintah daerah untuk mengadopsi teknologi dan inovasi dalam pengelolaan layanan publik. Menurutnya, penerapan sistem yang terintegrasi tidak hanya akan meningkatkan efisiensi, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. “Kita butuh inovasi agar layanan publik, termasuk perizinan, dapat dilakukan lebih cepat, efisien, dan akuntabel,” pungkasnya.
Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi efektif untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan memperkuat perekonomian di tingkat lokal. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, target menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan semakin dekat untuk diwujudkan. (San/Red)
