Nusawarta.id – Jember. Kritik mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah dan kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus menggema. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jember, sebagai organisasi perjuangan, aktif menyuarakan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat.
HMI Cabang Jember mengadakan aksi demonstrasi di halaman kantor DPRD Jember, Rabu (26/06/2024). Mereka menyuarakan penolakan terhadap Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), komersialisasi pendidikan, dan menyoroti kasus narkotika di Kabupaten Jember. Ratusan massa berpartisipasi dalam aksi yang berlangsung pada 26 Juni 2024 ini.
Ikhlasun Malik Fajar, Ketua Umum HMI Jember, membacakan 11 poin tuntutan dalam aksi tersebut. Salah satu poin utama adalah desakan agar seluruh pejabat utama Polres Jember melakukan tes urine sebagai bentuk komitmen kepolisian dalam memerangi narkotika.
“Kami mendesak seluruh pejabat utama Polres Jember melakukan tes urine sebagai bentuk pengawasan internal serta komitmen Polres Jember dalam perang terhadap narkotika,” tegas Ikhlasun.
Massa HMI juga membawa poster dan spanduk yang mengkritisi kebijakan pemerintah, termasuk rencana pemotongan 3 persen gaji pekerja untuk Tapera dan komersialisasi pendidikan. “Tolak TAPERA (Tabungan Pemerasan Rakyat),” demikian salah satu kalimat yang terpampang pada spanduk demonstran.
Para demonstran terus berorasi hingga pukul 14.00, sementara puluhan personil Polres Jember berjaga-jaga di lokasi unjuk rasa.
Polisi memasang kawat berduri di pintu gerbang Gedung DPRD Jember untuk menghalau massa agar tidak masuk. Saat itu, pihak kepolisian masih menunggu negosiasi antara massa dengan Ketua Dewan dan Kapolres untuk berdialog.
Dengan aksi ini, HMI Jember berharap dapat memberikan tekanan kepada pemerintah dan kepolisian untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan kebijakan mereka.
Aksi tersebut mencerminkan semangat mahasiswa dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. (San/Red)
