Nusawarta.id, Banjarmasin – Beberapa hari silam keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung dalam World Peace Council (Board of Peace) menuai kritik negatif oleh masyarakat. Namun menurut Koordinator Aliansi Mahasiswa Nusantara (AMAN) Kalimantan Selatan (Kalsel), Ainul Mustofa, langkah pemerintah tersebut tidak harus selalu dilihat dari sisi negatif saja.
“Politik global hari ini ditandai dengan perang terbuka di beberapa kawasan dan meningkatnya rivalitas kekuatan besar. Setiap posisi dalam forum perdamaian memiliki makna strategis. Indonesia bukan negara kecil dalam percaturan geopolitik. Dengan populasi terbesar keempat di dunia dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, keterlibatan Presiden dalam dewan perdamaian global mempertegas bahwa Indonesia ingin hadir bukan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai aktor,” ungkap Mustofa ketika ditemui pada Rabu (25/02/2026).
Mustofa menambahkan, Indonesia secara konsisten menjadi salah satu kontributor terbesar pasukan penjaga perdamaian di bawah misi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selama lebih dari enam dekade, Kontingen Garuda telah dikirim ke berbagai wilayah konflik, mulai dari Timur Tengah hingga Afrika. Di kawasan regional pun, Indonesia juga memainkan peran penting melalui ASEAN dalam menjaga stabilitas Asia Tenggara.
“Secara historis, komitmen Indonesia terhadap perdamaian bukan narasi baru, ia sudah menjadi bagian dari identitas diplomasi kita. Bergabungnya Presiden dalam Board of Peace justru memperluas kanal diplomasi yang selama ini telah dibangun” tambahnya.
Menurut Mustofa, kebijakan tersebut bisa dimaknai sebagai pendekatan teori Soft Power dari Joseph Nye. Teori itu menjelaskan bahwa kekuatan suatu negara tidak hanya terletak pada militer atau ekonomi (hard power), tetapi juga pada kemampuan memengaruhi melalui legitimasi moral, nilai, dan reputasi internasional. Keikutsertaan dalam forum perdamaian adalah instrumen soft power.
Dengan membangun citra, meningkatkan daya tawar, dan memperkuat posisi tawar Indonesia dalam isu-isu global lain seperti keamanan maritim, ketahanan pangan, hingga stabilitas Indo-Pasifik. Dalam bahasa sederhana: ketika Indonesia dikenal sebagai pembawa pesan damai, suaranya lebih didengar dalam meja perundingan.
Baca Juga : Prabowo Tegaskan Kepastian Hukum di Washington
“Keputusan Presiden Prabowo bukan sekadar langkah personal, melainkan kelanjutan dari garis panjang diplomasi Indonesia. Di tengah dunia yang semakin terpolarisasi, memilih jalur perdamaian bukanlah kelemahan. Ini justru menunjukkan kepemimpinan yang matang, yang memahami bahwa pengaruh global tidak selalu dibangun lewat tekanan, tetapi lewat kepercayaan” kata Mustofa.
Tetapi Ketua AMAN Kalsel menekankan bahwa kebijakan itu bukan berarti menutup ruang untuk evaluasi. Tantangannya adalah bagaimana posisi tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan konkret, misalnya mendorong inisiatif dialog regional atau memperkuat kontribusi dalam mediasi konflik. (Arm/Red)
