Nusawarta.id, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) meluruskan polemik mengenai penetapan desil bantuan sosial (bansos) yang belakangan menjadi sorotan publik. Fenomena warga dengan kondisi ekonomi sederhana masuk desil tinggi, sementara masyarakat yang dinilai lebih mampu justru berada di desil rendah, disebut bukan disebabkan kesalahan metode perhitungan.
BPS menyebut persoalan tersebut lebih berkaitan dengan data yang digunakan dalam pemeringkatan belum diperbarui sehingga tidak lagi menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
Direktur Metodologi Statistik dan Sains Data BPS Setia Pramana mengatakan, pihaknya menemukan sejumlah kasus yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Salah satunya warga yang bekerja sebagai tukang becak tetapi tercatat dalam desil 9, yang merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan relatif tinggi.
Menurut Setia, kondisi tersebut dapat terjadi karena data dasar yang digunakan belum mutakhir.
“Karena data ini tidak mutakhir dan tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi yang penting adalah, tidak hanya bicara metodologi di ranking, tapi yang di-ranking itu apa? Datanya harus terkini, akurat, dan mutakhir,” ujar Setia dalam diskusi di Politeknik Statistika STIS, Jakarta Timur, Jumat (11/9/2026).
Setia menjelaskan, posisi desil masyarakat bersifat dinamis dan dapat berubah apabila data kondisi sosial ekonomi warga diperbarui.
Baca Juga : DPR Desak Pemerintah Susun Roadmap Pemberantasan KKB di Papua
Dengan pembaruan data sesuai kondisi terbaru, pemeringkatan kesejahteraan seseorang dapat bergeser ke desil yang lebih sesuai.
BPS juga meluruskan anggapan bahwa penentuan desil hanya didasarkan pada pendapatan atau pengeluaran rumah tangga.
Setia menjelaskan, pemeringkatan tingkat kesejahteraan masyarakat menggunakan lebih dari 40 variabel. Hal tersebut dilakukan karena kondisi kemiskinan dan kesejahteraan bersifat multidimensi.
“Desil itu bukan diurutkan berdasarkan pengeluaran saja. Jadi kita melakukan estimasi pengeluaran, tapi kita punya lebih dari 40 variabel,” jelasnya.
Sejumlah indikator yang digunakan antara lain kondisi fisik rumah, kepemilikan aset, karakteristik anggota rumah tangga, hingga akses terhadap sanitasi dan air bersih.
Dengan banyaknya variabel tersebut, BPS berupaya memperoleh gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih menyeluruh, bukan semata-mata berdasarkan jumlah pendapatan yang diterima setiap bulan.
Untuk meningkatkan akurasi penetapan penerima bansos, BPS juga membuka peluang integrasi data dari berbagai kementerian dan lembaga.
Baca Juga : Gus Ipul Minta Kepala Sekolah Rakyat Perkuat SOP Cegah Tiga Dosa Pendidikan
Data perpajakan, penggunaan listrik PLN hingga data pulsa seluler dinilai dapat menjadi sumber informasi tambahan untuk memperbarui profil sosial ekonomi masyarakat.
Integrasi berbagai sumber data tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah memperoleh gambaran kondisi ekonomi masyarakat secara lebih aktual sehingga risiko salah sasaran dalam penyaluran bansos dapat ditekan.
Namun, Setia menegaskan pemanfaatan data digital harus tetap memperhatikan ketentuan hukum serta perlindungan data pribadi masyarakat.
“Kalau data tadi sudah ada, jauh lebih akurat. Seperti data PLN, misalkan data pulsa, tapi memang itu menjadi penting, itu harus on demand,” pungkasnya.
